Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menjelaskan alasan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat belum ditetapkan sebagai bencana nasional, dengan membandingkan skala bencana nasional yang pernah terjadi sebelumnya.
Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto mengatakan kondisi mencekam memang terlihat di media sosial, tapi tidak demikian dengan kondisi terkini di lapangan.
Ia menjelaskan sejauh ini bencana di Indonesia yang pernah ditetapkan sebagai bencana nasional adalah pandemi Covid-19 dan Tsunami Aceh 2004.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya, yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan Covid-19 dan Tsunami 2004. Cuma dua itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak terjadi bencana gempa Palu, gempa NTB kemudian gempa Cianjur (bukan bencana nasional),” ujar Suharyanto dalam konferensi pers, Jumat (28/11), dikutip dari detikSumut.
Ia lantas mengajak untuk melakukan perbandingan dengan dua bencana nasional tersebut dengan beberapa bencana lain yang pernah terjadi.
Kemudian, tidak ditetapkannya bencana nasional juga berdasarkan pertimbangan dari skala korban dan akses menuju lokasi bencana.
“Mungkin dari skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, rekan-rekan media bisa bandingkan saja dengan kejadian sekarang ini. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, kan berseliweran di media sosial, gak bisa bertemu segala macam. Tapi begitu sampai ke sini sekarang rekan media tadi hadir di lokasi dan tidak hujan,” kata Suharyanto.
Status bencana daerah
Bencana banjir dan longsor di Sumatra bagian utara kini ditetapkan sebagai bencana daerah.
“Coba di Sumatra Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Daerah lainnya kelihatannya relatif masyarakatnya kita lihat lah, jadi saya tidak perlu menyampaikan apakah perlu tidaknya status darurat bencana nasional atau daerah tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi,” terang Suharyanto.
Dikarenakan statusnya bencana tingkat provinsi, kata Suharyanto, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri dan instansi terkait mendukung pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana yang terjadi.
“Pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri dan instansi terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bapak presiden sendiri membantu besar besaran. Kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar besaran. Kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini. Nah apakah itu mau ditarik lagi saya kembalikan kepada rekan-rekan media,” pungkasnya.
Korban
Data per Sabtu (29/11) sore melaporkan total korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut mencapai 303 orang. Suharyanto mengatakan jumlah korban terbanyak berasal dari Sumatra Utara.
“Saya akan uraikan dari Sumut, korban jiwa yang kemarin 116 korban jiwa, sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang,” kata Suharyanto.
Ia menambahkan korban meninggal di Aceh saat ini tercatat 47 orang.
“Aceh kondisinya per sekarang ada penambahan korban. Untuk pertama korban jiwa ada 47, 51 masih hilang, dan delapan luka-luka. Data ini masih akan berkembang terus,” ujarnya.
Sementara di Sumatra Barat, jumlah korban bertambah setelah temuan terbaru dari Kabupaten Agam.
“Untuk Padang [Sumbar] ini meningkat. Jadi sekarang nomor dua setelah Sumut, ini korban jiwa ada 90 yang meninggal dunia, 85 hilang, 10 luka-luka,” jelasnya.
Total korban jiwa tiga provinsi tersebut kini mencapai 303 orang, terdiri dari 166 di Sumut, 90 di Sumbar, dan 47 di Aceh.
Kriteria Bencana Nasional
Penetapan status bencana nasional mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam aturan ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan status bencana nasional berdasarkan besarnya dampak dan kemampuan daerah dalam menangani situasi.
Pasal 7 ayat 2 UU Penanggulangan Bencana menetapkan lima indikator penetapan status, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan saran, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Jika dampaknya melampaui kapasitas pemerintah daerah dan membutuhkan intervensi penuh pemerintah pusat, maka status dapat dinaikkan menjadi bencana nasional. Faktor akses menuju lokasi bencana juga turut dipertimbangkan, terutama ketika proses evakuasi dan distribusi bantuan mengalami hambatan.
Berdasarkan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang diterbitkan oleh BNPB, penetapan status bencana nasional juga melihat kemampuan daerah menjalankan sistem tanggap darurat. Selama pemerintah daerah masih mampu melakukan penanganan, koordinasi, dan pemulihan, status biasanya tetap menjadi bencana daerah.
Selengkapnya di sini.
(lom/gil)
[Gambas:Video CNN]
