Di acara yang digelar di bilangan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 November 2025 itu, Ferry Juliantono menekankan pergeseran paradigma ekonomi nasional dari model kapitalistik menuju ekonomi kerakyatan.
“Ini tugas ideologis yang digariskan Presiden Prabowo. Pemerintah mendorong masyarakat desa lebih produktif melalui koperasi, agar semua yang menghasilkan pendapatan dan membuka lapangan kerja dapat didukung,” ujar Ferry yang hadir setelah mengkonsolidasikan 100 desa dalam rangka Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bogor.
Ia menjelaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang bisa menjadi koperasi produksi, distribusi, dan simpan pinjam untuk membantu masyarakat mengatasi rentenir. Ferry menargetkan lebih dari 80 ribu gudang dan outlet desa untuk menyimpan hasil panen, sayuran, buah-buahan, hingga hasil tangkapan ikan.
“Koperasi harus bisa menjadi motor ekonomi desa yang mandiri,” tegasnya.
Sementara itu, Rocky Gerung menekankan bahwa hubungan buruh dan pengusaha bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial.
“Jika rasa keadilan tidak dirasakan, kesepakatan ekonomi bisa dibatalkan oleh protes sosial buruh. Buruh dan koperasi adalah gerakan yang mampu mengubah paradigma pembangunan menjadi lebih kerakyatan,” kata Rocky.
Rocky juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang memberikan harapan bagi rakyat. Menurutnya, industri harus berkembang sehat dan koperasi diaktifkan, bukan hanya menjadi catatan kaki industrialisasi.
“Koperasi harus berdiri sebagai entitas penuh, bukan sekadar tebengan dari industrialisasi,” pungkasnya.
Selain Ferry Juliantono dan Rocky Gerung, acara juga dihadiri Presiden Direktur YMMI Kenichi Tsucia dan Direktur SDM Chilmar serta Ketua PUK LEM SPSI Gora Alfred FM. Adapun tokoh-tokoh buruh yang hadir adalah Wahidin dari PPMI, Sunarno dari KASBI, Rudi HB Daman dari GSBI, Sunarti dari SBSI 92 dan juga Jumhur Hidayat dari KSPSI.
Acara yang digelar YMMI ini menegaskan pesan utama kedua tokoh: koperasi dan buruh bukan sekadar bagian ekonomi, tapi gerakan sosial yang bisa mendorong pembangunan lebih adil dan berorientasi kerakyatan.
