Jakarta, CNN Indonesia —
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati menyentil para kepala daerah yang kerap menyalahkan curah hujan tinggi saat terjadi bencana alam banjir atau longsor.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, pada, Senin (1/12). J menilai seharusnya kepala daerah dapat memahami dan mempersiapkan mitigasi bencana yang baik.
Mulai dari penetapan status wilayah hingga bagaimana mengantisipasinya. Sehingga, kata dia, tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat bilamana terjadi bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Seringkali terjadi dan seringkali menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga mereka tidak siap,” ujar Raditya dalam paparannya.
Pasalnya, ia menyebut dalam banyak kasus yang didapati oleh BNPB permasalahan itu justru timbul karena tata ruang yang tidak sesuai aturan.
“Contoh saja beberapa wilayah di Jabodetabekpunjur, banyak rumah-rumah yang tinggal persis melanggar sempadan sungai. Kami punya datanya, kami ada datanya via satelit,” tuturnya.
Ia mengingatkan sempadan sungai merupakan zona di kiri dan kanan yang ditetapkan sebagai batas perlindungan untuk mencegah erosi, banjir, dan pencemaran, serta menjaga fungsi ekologis sungai.
Di sisi lain, Raditya juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan keamanan utamanya di daerah rawan bencana alam.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengingatkan kepada para kepala daerah tentang curah hujan tinggi yang akan terjadi di akhir tahun 2025.
“Untuk periode Desember hingga Januari, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi itu diprediksi terjadi di wilayah selatan Indonesia. Termasuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi Selatan dan Papua Selatan,” kata Teuku dalam paparannya.
Lebih jauh, ia menuturkan periode November 2025 hingga April 2026 merupakan masa pertumbuhan bibit siklon tropis di selatan Indonesia, yang mana berpotensi menimbulkan hujan lebat dan angin kencang di daerah yang mendekati area tersebut.
“Dinamika atmosfer sepekan ke depan dipengaruhi oleh banyak hal, ini meningkatkan potensi hujan di beberapa wilayah terutama Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi Barat dan Papua,” jelasnya.
Di sisi lain, Teuku menegaskan operasi modifikasi cuaca hanya bisa dilakukan jika Gubernur telah menerbitkan status siaga darurat di wilayahnya.
“Operasi modifikasi cuaca, kerjasama BMKG dan BNPB hanya bisa dilaksanakan ketika Gubernur itu menerbitkan status siaga darurat. Tanpa status siaga darurat itu operasi tidak bisa dilaksanakan,” tuturnya.
Jika Gubernur telah menerbitkan status siaga darurat, maka pihaknya dapat berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB untuk menentukan apakah perlu dilakukan modifikasi cuaca atau tidaknya di daerah tersebut.
“Biayanya sangat mahal Bapak-Ibu, jadi mohon nanti kami akan menerapkan skala prioritas,” pungkasnya.
(tfq/dal)
[Gambas:Video CNN]
