Menurut Republika, di tingkat provinsi, misalnya di Aceh, hanya antara 2009-2023 saja telah hilang sekitar 175.950 hektare hutan -setara dengan hampir 3% dari total daratan Aceh. Tahun 2024 pun mencatat peningkatan nasional: deforestasi mencapai 261.575 hektare, naik dari 257.384 hektare pada tahun sebelumnya.
Penjelasan sederhana: kehilangan hutan primer mengurangi kemampuan alam untuk menyerap dan menahan air hujan -akar pohon hilang, tanah tidak lagi mampu merekat dan menyerap, sehingga saat hujan deras, air langsung meluncur ke sungai dan aliran, membawa lumpur dan material longsoran. Situasi ini diperparah di daerah hulu-hulu kritis seperti pegunungan, dan akhirnya menimbulkan banjir bandang dan longsor besar-besaran.
Terbaru di November 2025, sejumlah bagian di Sumatra -termasuk Batang Toru di Sumatra Utara- kembali dilanda banjir bandang dan longsor. Menurut laporan dari media dan lembaga lingkungan, penyebab utamanya adalah “perambahan atau alih fungsi hutan menjadi sawit, serta illegal logging” di hulu sungai. Pemerintah mencatat curah hujan ekstrem dan kapasitas tampung lahan menurun sebagai pemicu, tetapi banyak pihak menyoroti peran deforestasi dan degradasi lingkungan.
Dengan data dan fakta seperti ini, sulit untuk mempertahankan narasi bahwa banjir dan longsor hanya disebabkan cuaca ekstrem saja -alam sudah dipaksa mengambil risiko akibat keserakahan tangan manusia.
Kepentingan Ekonomi Vs Bencana Ekologis
Mengapa hutan dibabat begitu masif? Salah satu pendorong utama adalah ekspansi perkebunan, terutama sawit, pulp-kayu, dan industri tambang. Analisa oleh World Resources Institute (WRI) menunjukkan bahwa antara 2015-2024 Indonesia kehilangan sekitar 10 juta hektare hutan -hampir 11% dari seluruh deforestasi global selama periode itu.
Sebagian besar konversi dilakukan oleh konsesi besar, bukan deforestasi ilegal kecil-kecilan: data terbaru menunjukkan 97% kehilangan hutan di 2024 terjadi pada zona konsesi legal.
Bagi sebagian aktor ekonomi -seperti perusahaan plantation, korporasi kayu, perusahaan tambang -deforestasi memberikan keuntungan jangka pendek: lahan murah untuk sawit, kayu, penambangan, serta akses jalan dan infrastruktur di hulu. Tekanan ekonomi global terhadap minyak sawit, kebutuhan pulp untuk kertas, dan permintaan komoditas mineral, menjadikan hutan tropis sebagai komoditas ekonomi.
Namun biaya lingkungan dan sosialnya sangat besar, meskipun bersifat tersembunyi -sampai bencana terjadi. Kehilangan hutan primer berarti juga hilangnya habibat satwa langka (harimau Sumatra, gajah, orangutan, spesies endemik), hilangnya cadangan karbon besar, serta menghancurkan mekanisme alam dalam mengatur siklus air.
Dari perspektif jangka panjang: bencana seperti banjir bandang dan longsor bukan hanya sekali-dua, melainkan bisa menjadi kenormalan. Di wilayah seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar -yang kini rutin dilanda banjir/bandang/longsor saat hujan- masyarakat bakal terus mengalami kerugian: kehilangan nyawa, rumah, lahan pertanian, akses jalan, hingga sistem sosial ekonomi terputus.
Dalam konteks global: deforestasi masif mempercepat perubahan iklim. Greenpeace melaporkan bahwa hutan tropis Indonesia menyimpan karbon dalam jumlah besar; kehilangan tutupan hutan meningkatkan emisi karbon, memperburuk dampak iklim ekstrem, dan membuat cuaca semakin tidak dapat diprediksi -yang pada gilirannya meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
Aktivis Lingkungan Bersuara Hampa?
Organisasi seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dengan tegas menyatakan bahwa banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera Utara bukan hanya akibat hujan -melainkan “akumulasi deforestasi hutan serta ekspansi sawit dan pertambangan.” Mereka mendesak agar pemerintah dan pemegang konsesi memprioritaskan pemulihan ekologis dan menghentikan pembukaan hutan primer tanpa analisis risiko lingkungan jangka panjang.
Begitu pula Greenpeace Indonesia, yang dalam laporannya menekankan bahwa hutan tropis Indonesia adalah warisan biologis global -ketiga terbesar setelah Amazon dan Kongo- sekaligus “penyangga iklim” yang menyimpan ratusan miliar ton karbon. Kehilangan luas hutan primer berdampak pada kematian biodiversitas, rusaknya habitat spesies endemik, serta meningkatnya kerentanan iklim dan bencana.
Greenpeace mengingatkan bahwa strategi pembangunan berbasis deforestasi bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga tidak sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim, restorasi ekosistem, dan keberlanjutan sosial-ekonomi.
Penutup
Peristiwa banjir dan longsor dahsyat yang melanda wilayah Sumatra -Aceh, Sumut, Sumbar- belakangan ini adalah peringatan keras bahwa pendekatan pembangunan berbasis deforestasi sudah tidak bisa diteruskan.
Kerugian ekonomi jangka pendek yang moncer dari sawit, kayu, kertas, dan tambang hanyalah sisipan kecil dibanding potensi kehancuran ekologis, sosial, dan bencana yang kini sudah nyata.
Untuk keluar dari siklus kerusakan dan bencana ini, diperlukan perubahan paradigma yaitu dari “hutan adalah komoditas belaka” menjadi “hutan adalah sistem penyokong kehidupan dan ekonomi”.
Pemerintah, pemegang konsesi, dan masyarakat harus bersinergi untuk menerapkan kebijakan konservasi -termasuk penghentian alih fungsi hutan primer, restorasi kawasan kritis, penghentian izin baru tanpa analisis risiko ekologis, dan mendukung mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.
Jika tidak, kita bukan hanya merusak hutan, tapi bahkan merusak masa depan manusia, generasi mendatang, dan kapasitas Bumi untuk menopang hidup. Rakyat yakin keberanian politik dari Presiden Prabowo Subianto dan tanggung jawab moral pengusaha plantation, korporasi kayu, perusahaan tambang untuk memilih pembangunan yang menghormati dan menjaga alam, bukan mengeksploitasinya.
*Penulis adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.
