Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 1 Desember 2025.
“Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional,” ujar Dede Yusuf.
Sebab, kata Dede Yusuf, jika status tanggap darurat bencana Sumatera dinaikkan menjadi bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi itu akan bersatu padu.
“Harus turun tangan bahu-membahu,” kata Legislator Demokrat ini.
Dede Yusuf mengungkapkan, jumlah korban jiwa bencana Sumatera telah mencapai lebih dari 300 orang, dengan data terakhir menyentuh 422 korban. Sementara kerusakan harta benda dan infrastruktur, kata dia, sudah tak terhitung lagi.
“Yang paling perlu kita perhatikan adalah bahwa saat ini kondisi pemerintah daerah itu lumpuh. Hampir sebagian lumpuh. Dan kita membutuhkan segala penanganan dengan baik,” tegasnya.
Atas dasar itu, Komisi II DPR mendorong mitra kerja termasuk Kemendagri segera meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah demi memastikan pelayanan publik tetap berjalan, meski dalam situasi darurat.
“Komisi II tentunya mendorong agar mitra-mitra kami, dalam konteks ini adalah Kemendagri, berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sebagian besar Pulau Sumatra semakin menunjukkan skala tragedi yang memilukan. Hingga Minggu malam, 30 November 2025, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, menjadikan peristiwa ini salah satu bencana alam terburuk di tahun 2025.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, melaporkan bahwa total warga yang meninggal dunia per Minggu 3 Noember 2025, telah mencapai 442 jiwa, sementara 402 orang lainnya masih dinyatakan hilang di tiga provinsi terdampak; Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
