Surabaya, CNN Indonesia —
Para kiai dan ulama sepuh Nahdlatul Ulama (NU) disebutkan akan kembali menggelar pertemuan untuk mendorong perdamaian atau islah setiap kubu yang sedang berkonflik di internal kepemimpinan Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid mengatakan kiai sepuh akan kembali berkumpul dalam jumlah yang lebih besar, dalam Forum Musyawarah Sesepuh Nahdlatul Ulama.
“Forum sesepuh NU sudah sepakat bahwa pertemuan ini adalah awal yang nanti akan ditindaklanjuti pertemuan berikutnya dengan melibatkan lebih banyak lagi para sesepuh-sesepuh,” kata Gus Muid, Selasa (2/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertemuan awal sudah diikuti 10 kiai yang hadir secara langsung maupun daring di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, awal pekan ini. Hasil pertemuan itu, mereka meminta pucuk pimpinan PBNU untuk islah.
Gus Muid menyebut untuk menindaklanjuti pertemuan itu, kiai sepuh NU akan kembali menggelar pertemuan. Namun ia belum menyampaikan detail waktu dan tempatnya.
“Ya, dalam waktu dekat kiai-kiai tadi akan mulai menjalankan proses untuk bisa terwujudnya Islah. Nah, konkret bentuk prosesnya ya nanti kita lihat saja,” ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama membentuk Forum Musyawarah Sesepuh Nahdlatul Ulama untuk membahas konflik yang sedang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka meminta semua pihak untuk islah.
Forum itu diprakarsai KH Anwar Manshur (Lirboyo) dan KH Nurul Huda Djazuli (Ploso). Setidaknya ada 10 kiai yang hadir secara langsung maupun daring di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, awal pekan ini.
Para sepuluh kiai itu antara lain KH Anwar Manshur (Lirboyo), kedua KH Nurul Huda Djazuli (Ploso), KH Ma’ruf Amin (via Zoom), KH Said Aqil Siroj (via Zoom), dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus (Lirboyo).
Kemudian KH Abdul Hannan Ma’shum (Kwagean), KH Kholil As’ad (Situbondo), KH Ubaidillah Shodaqoh, KH dr Umar Wahid (via Zoom) dan KH Abdulloh Ubab Maimoen (via Zoom).
“Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini dan berharap bisa segera terjadi islah,” kata Gus Muid awal pekan ini.
Ia menyebut, Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama juga menyerukan kepada para pihak di PBNU yang sedang berkonflik agar menahan diri dan menghentikan pernyataan-pernyataan di media massa.
Konflik di internal PBNU bermula dari beredarnya dokumen risalah rapat harian Syuriyah PBNU, 20 November 2025 lalu. Forum itu meminta Yahya Cholil Staquf mundur atau dicopot dari posisi Ketua Umum PBNU, dalam waktu tiga hari. Dokumen itu sendiri ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Beberapa alasan pemakzulan itu antara lain, karena Yahya dianggap memiliki keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional, serta dinilai telah melanggar tata kelola keuangan PBNU.
Beberapa hari setelahnya, Rabu (26/11), terbitlah surat edaran PBNU bercap tanda tangan elektronik Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir, Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/202, yang menyebut Yahya sudah tidak lagi berstatus sebagai ketua umum.
Merespons hasil rapat jajaran Syuriyah serta surat itu, Gus Yahya pun melawan dan mengaku tidak akan mundur. Ia juga menyatakan surat itu tidak sah. Dia menegaskan dirinya masih berstatus sebagai Ketum PBNU.
Sejalan dengan itu, Gus Yahya mencopot Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, serta mencopot Gudfan Arif dari posisi Bendahara Umum PBNU.
Pencopotan Gus Ipul itu berdasarkan keputusan Rapat Harian Tanfidziyah yang digelar Jumat (28/11) di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU.
Berikutnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar akhirnya muncul di depan publik dan menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Artinya, menurut Miftachul, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut Ketua Umum. Hal itu disampaikan Miftachul usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriyah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (29/11).
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” katanya.
Selain itu, Miftachul mengatakan pihaknya akan menggelar muktamar dalam waktu dekat. PBNU kata dia juga akan membentuk tim pencari fakta untuk menginvestigasi sejumlah isu di tengah polemik pencopotan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf.
Ia mengungkapkan tim pencari fakta itu akan dipimpin dua Wakil Rais Aam PBNU, yakni KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir. Anwar Iskandar adalah Ketua Umum MUI yang menggantikan Miftachul, dan kembali terpilih memimpin organisasi yang menaungi ormas Islam se-Indonesia itu dua pekan lalu.
(frd/kid)
[Gambas:Video CNN]
