Tak Ada Izin Penebangan Kayu di Tapanuli Selatan Sejak Juli

Jakarta, CNN Indonesia —

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengklaim pihaknya sudah tidak memberikan izin penebangan kayu di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara sejak Juli 2025.

Hal ini merespon pernyataan Bupati Tapanuli Selatan yang mengatakan Kemenhut membuka izin penebangan kayu di wilayahnya pada bulan Oktober 2025.

“Tidak ada satupun izin penebangan kayu sejak Juli 2025 di Tapanuli Selatan,” kata Dirjen PHL Laksmi Wijayanti dalam keterangannya, Selasa (2/12).

Laksmi menyebut Bupati Tapanuli Selatan pernah mengirimkan dua surat pada bulan Agustus dan November. Dalam suratnya, Bupati Tapanuli Selatan meminta agar Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di wilayahnya tidak diberikan akses Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

“Dan memang telah kami laksanakan dengan tidak membuka satupun akses SIPUHH di Tapanuli Selatan,” ujarnya.

Laksmi mengungkapkan sempat terjadi kegiatan ilegal di kawasan PHAT Tapanuli Selatan dan telah dilakukan penindakan pada 4 Oktober lalu.

“Memang telah terjadi kegiatan ilegal di kawasan PHAT Tapsel, sehingga pada tanggal 4 Oktober 2025, Balai GAKKUM Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten melakukan penangkapan 4 (empat) truk angkutan kayu dengan volume 44 M3 yang berasal dari PHAT di Kelurahan Lancat,” ujarnya.

Laksmi menerangkan layanan SIPUHH untuk PHAT bukan merupakan perizinan. Melainkan fasilitas penatausahaan pemanfaatan kayu tumbuh alami di wilayah bukan hutan negara, tetapi berada areal penggunaan lain (APL).

Menurut Laksmi, dokumen Hak Atas Tanah (HAT) adalah kewenangan pemerintah daerah dan instansi pertanahan. Kata dia, kayu tumbuh alami pada PHAT berada di luar kawasan hutan, sehingga pengawasan pemanfaatan kayu dilakukan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, kata Laksmi, pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan akan ditangani oleh Ditjen Gakkum Kehutanan sesuai hukum yang berlaku.

Laksmi menyatakan pelanggaran pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan ditangani melalui penegakan hukum pidana umum bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah.

“Kami tidak akan berkompromi dengan praktik penyalahgunaan dokumen HAT atau pemanfaatan kayu ilegal. Penegakan hukum berjalan untuk siapa pun yang melanggar,” ujarnya.

(fra/dis/fra)

[Gambas:Video CNN]