Jakarta, CNN Indonesia —
Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Dikbudristek RI di Jakarta Pusat, Senin (24/11).
Pertemuan tersebut membahas skema pembiayaan gaji dan upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Bandung.
Bupati yang akrab disapa Kang DS hadir bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Asep Kusumah, Kepala Bapperida Marlan, Kepala BKAD Yana Rosmiana, serta Kepala BKPSDM Tatang Kusnawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Audiensi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan pendanaan tenaga pendidik serta memastikan keberlanjutan layanan pendidikan di daerah.
Dalam audiensi itu, Kang DS menyampaikan kondisi aktual penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung sekaligus pentingnya dukungan regulasi pemerintah pusat guna menjaga stabilitas dan kualitas tenaga pendidik.
Kang DS memaparkan bahwa Kabupaten Bandung saat ini memiliki 1.660 sekolah dengan ketersediaan tenaga pengajar yang terdiri dari 5.600 guru PNS, 7.100 guru PPPK, dan 5.000 guru paruh waktu.
Namun jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan ideal, sebab Kabupaten Bandung masih memerlukan sekitar 14.000 tenaga pendidik lagi.
Dalam audiensi tersebut Kang DS memaparkan bahwa selama lima tahun terakhir (2021-2025), total guru ASN yang pensiun mencapai 4.987 orang, sementara pengangkatan guru PPPK berjumlah 7.968 orang.
Adapun dalam lima tahun ke depan (2026-2030), diperkirakan 3.074 guru akan memasuki masa pensiun. Kang DS menilai kondisi ini membutuhkan langkah strategis agar tidak terjadi kekosongan tenaga pengajar, terutama pada posisi kepala sekolah.
Ia menegaskan bahwa penataan dan pemenuhan tenaga pendidik merupakan aspek strategis yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Jika dalam lima tahun ke depan tidak ada rekrutmen PNS guru, maka jumlah guru PNS yang tersisa di Kabupaten Bandung hanya sekitar 600 orang. Kondisi tersebut dapat membahayakan keberlangsungan kepemimpinan sekolah,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Kang DS mendorong dua langkah strategis. Pertama, melakukan penegasan dalam regulasi ASN agar PPPK dapat menduduki jabatan kepala sekolah sesuai kompetensinya.
Kedua, melakukan pembukaan kembali rekrutmen CPNS guru untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan menjaga kesinambungan pelayanan pendidikan.
Kang DS menegaskan pihaknya siap mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelayanan pendidikan dapat terus berjalan, baik secara kuantitas maupun kualitas SDM tenaga pendidiknya.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa penguatan tenaga pendidik sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Kualitas guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kang DS menambahkan bahwa kebijakan nasional perlu mempertimbangkan kebutuhan daerah, terutama terkait formasi tenaga pendidik dan rasio ideal guru di sekolah dasar.
Ia pun menegaskan Pemkab Bandung siap menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan regulasi yang berlaku.
Di sisi lain, Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto menyatakan akan meneruskan aspirasi Pemkab Bandung kepada Komisi X DPR RI, Menteri Keuangan, dan MenPAN-RB, serta memastikan pembahasan dilakukan secara menyeluruh dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
(inh)
