Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri, Kerja Sama, dan Warga Niger di Luar Negeri, Bakary Yaou Sangaré, usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita.
Menurut laporan yang diterima redaksi Rabu, 3 Desember 2025, pertemuan keduanya berlangsung di sela-sela Konferensi Korban Terorisme Afrika yang digelar di Rabat pada 2-3 Desember.
Niger menilai resolusi tersebut mengukuhkan posisi internasional terhadap rencana otonomi yang diajukan Maroko sebagai solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Niger menyambut baik pengesahan Resolusi 2797 bersejarah oleh DK PBB, yang menetapkan, dalam kerangka kedaulatan Maroko, rencana otonomi yang diusulkan oleh Kerajaan sebagai dasar yang serius, kredibel, dan berkelanjutan untuk mencapai solusi atas masalah Sahara Maroko,” ungkap laporan tersebut.
Pada 31 Oktober 2025, DK PBB menyetujui resolusi yang didukung Amerika Serikat (AS) terkait Sahara Barat. Keputusan ini semakin menguatkan posisi Maroko atas wilayah yang disengketakan tersebut.
Dalam pemungutan suara yang digelar Jumat 31 Oktober 2025 waktu setempat, 11 negara mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia, China, dan Pakistan abstain. Aljazair, yang menjadi pendukung utama Front Polisario, menolak keras keputusan itu.
Resolusi tersebut menyatakan otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko menjadi satu-satunya solusi yang paling layak untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah kaya fosfat itu.
Sebelumnya wilayah ini diklaim oleh Maroko dan Front Polisario, yang beroperasi dari kamp-kamp pengungsi di Aljazair barat daya dan mengklaim mewakili masyarakat Sahrawi yang merupakan penduduk asli wilayah yang disengketakan.
