Jakarta, CNN Indonesia —
Bupati Bandung, Dadang Supriatna (Kang DS) melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu guru dan tenaga kependidikan dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikdasmen RI di Jakarta Pusat, Senin (24/11).
Dalam pertemuan ini, Kang DS didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Asep Kusumah; Kepala Bapperida, Marlan; Kepala BKAD, Yana Rosmiana; dan Kepala BKPSDM Tatang Kusnawan. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan pembiayaan tenaga pendidik, serta memastikan keberlanjutan layanan pendidikan di daerah.
Dalam audiensi itu, Kang DS menyampaikan kondisi aktual penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, sekaligus pentingnya dukungan regulasi pemerintah pusat guna menjaga stabilitas dan kualitas tenaga pendidik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan bahwa penataan dan pemenuhan tenaga pendidik merupakan aspek strategis yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kang DS juga memaparkan pandangan mengenai penataan PPPK dan honorer, termasuk perlunya mekanisme pembiayaan serta pembinaan karier yang lebih terstruktur agar proses pembelajaran di tingkat sekolah dasar dapat berjalan optimal.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa penguatan tenaga pendidik sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Kualitas guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan,” ujar Kang DS.
Sementara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan guru, Kang DS mengusulkan percepatan regulasi agar PPPK dapat menduduki jabatan strategis sesuai kompetensi.
Lebih lanjut, ia juga mendorong pembukaan kembali rekrutmen CPNS guru untuk menjamin ketersediaan tenaga pendidik secara berkelanjutan melalui pembahasan nasional bersama kementerian dan DPR RI.
Kang DS menambahkan, kebijakan nasional perlu mempertimbangkan kebutuhan daerah, terutama terkait formasi tenaga pendidik dan rasio ideal guru di sekolah dasar. Untuk itu, Pemkab Bandung ditegaskan siap menindaklanjuti hasil konsultasi sesuai mekanisme dan ketentuan regulasi yang berlaku.
Adapun Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan akan meneruskan aspirasi Pemkab Bandung kepada Komisi X DPR RI, Menteri Keuangan, dan MenPAN-RB, serta memastikan pembahasan dilakukan secara menyeluruh dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
(rea/rir)
[Gambas:Video CNN]
