Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Dorongan ini disampaikan di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat serta proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026.
Wiyagus meminta Pemda meninggalkan pola pengelolaan anggaran yang tidak menghasilkan output jelas, termasuk merasionalisasi anggaran birokrasi yang besar seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pola tersebut hanya mempersempit ruang fiskal tanpa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat,” kata Wiyagus saat menghadiri Rapat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (3/12).
Ia menekankan pentingnya ketelitian Pemda dalam menetapkan prioritas anggaran. Belanja, kata dia, harus diarahkan pada program prioritas, penyelesaian masalah, dan target pembangunan yang terukur.
Dengan begitu, setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberi nilai tambah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah.
Wiyagus juga mengingatkan bahwa belanja pemerintah memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian. Karena itu, ia meminta Pemda mengoptimalkan belanja daerah untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga, kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Kami harapkan seluruh pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan alokasi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wiyagus menyoroti bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia berharap peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi Pemda lain agar lebih serius menjaga dan melestarikan lingkungan.
“Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar target belanja, tetapi wajib memuliakan lingkungan demi keselamatan rakyat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar daerah tetap waspada dan mengikuti petunjuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi di berbagai wilayah Kalimantan dan sekitarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud; Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini; serta seluruh Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
(tis/tis)
[Gambas:Video CNN]
