Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Ketua MPR: Pemerintah Punya Hitung-Hitungan (iNews Media Group/Achmad Al Fiqri)
JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, menilai pemerintah memiliki perhitungan dalam menetapkan status kebencanaan di Tanah Air, termasuk bencana banjir di Sumatera.
1. Pemerintah Punya Kalkulasi
“Pemerintah punya hitung-hitungan. Pemerintah punya kalkulasi tentang apakah bencana ini mau ditingkatkan menjadi status bencana nasional atau tidak,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Muzani menilai, penanganan bencana di sejumlah titik banjir di Pulau Sematera telah membaik, seperti di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) hingga Sumatera Barat (Sumbar).
“Memang hubungan antardesa ke antarkecamatan, antarkabupaten beberapa tempat terputus. Tetapi, hubungan yang terputus itu mulai ada connecting. Teman-teman polisi, tentara, BNPB, serta para relawan juga bekerja keras,” ucap Muzani.
Ia bangga dengan sikap proaktif masyarakat untuk membantu korban bencana di sana.
“Yang membanggakan bagi kami juga adalah partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk memberi empati, simpati, support, dukungan juga luar biasa di tiga provinsi itu. Tentu ini adalah sebuah modal bagi kita,” katanya.
Diketahui, banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan per Rabu (3/12/2025), jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di wilayah Sumatera telah mencapai 770 orang. Sementara 463 jiwa lainnya masih hilang.
(Erha Aprili Ramadhoni)
