Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menilai Musrembang HAM yang digagas ini merupakan penerjemahan konkret atas visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin pertama dalam Asta Cita.
“Tentu komisi XIII menyambut baik rencana akan diselenggarakannya Musrenbang HAM ini. Jangan lupa, Presiden Prabowo menempatkan memperkokoh HAM senapas dengan ideologi Pancasila, dan demokrasi di dalam Asta Cita pertamanya. Tentu ada makna penting yang harus diterjemahkan Kementerian,” kata Willy kepada wartawan, Kamis, 4 Desember 2025.
Willy pun mendorong perlindungan dan pemenuhan HAM turut dibahas dalam Musrembang HAM Nasional 2025 nantinya.
“Ini semakin menunjukan komitmen Presiden Prabowo dalam bidang Hak Asasi Manusia. Saya berharap momentum ini digunakan semaksimal mungkin untuk mengkonstruksikan outlook promosi, pelindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia,” ujarnya.
Legislator Nasdem itu menyebut bahwa Presiden Prabowo sudah memberi ketegasan arahan besarnya tentang visi-misi kepemimpinannya dalam bidang HAM.
“Kini tinggal teman-teman di kementerian-kementerian yang bekerja menerjemahkan hal ini ke dalam program konkrit prioritas yang benar-benar dapat dicapai dalam masa kepemimpinan Pak Prabowo,” ujar Willy.
Lebih jauh, Willy menegaskan bahwa Pancasila, Demokrasi, dan HAM yang ingin dikokohkan oleh Presiden Prabowo itu memperlihatkan bahwa urusan ini bukan sekedar persoalan hak sipil dan politik, melainkan juga Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di dalamnya.
“Ini yang harus diejawantahkan oleh Kementerian. Memenuhi pelayanan dasar publik itu juga sama pentingnya dengan mencegah kekerasan atau diskriminasi oleh aparatur negara,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian HAM merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM dalam Musrenbang HAM Nasional yang bakal digelar pada Senin 8 Desember hingga Rabu 10 Desember 2025.
Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama di Indonesia. Menurutnya, langkah ini merupakan tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud.
“Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” kata Pigai.
