Sebagai seseorang yang memiliki darah Sumatera dari seorang lelaki kelahiran Sumatera yang pernah menjadi sekretaris pribadi seorang Perdana Menteri Republik Indonesia yang juga kelahiran Sumatera, dan sebagai sesama manusia, saya hanya mampu berdoa agar kehidupan rakyat di sana cepat pulih.
Bencana Sumatera, frasa yang mengetuk hati milyaran manusia ini begitu dahsyat karena selain dampak fisik lingkungannya lebih besar dari tsunami Aceh dan Nias 2004, gaungnya mendunia dan menjadi trending topic di portal berita internasional dan media sosial.
Percakapan warganet dunia dan warganet Indonesia memang jomplang, satu sisi mengumandangkan desakan agar bencana ini menjadi bencana nasional, sisi lain tetap teguh menggaungkan ini adalah bencana Sumatera yang mendunia.
Bencana Sumatera menjadi frasa yang mendunia tentu bukan hal yang membanggakan. Ini seharusnya menjadi tamparan keras sekaligus renungan, betapa warga dunia maya sangat mencintai Sumatera, baik manusianya, keindahan alam sekaligus sumber dayanya yang begitu berharga.
Saya pikir, keputusan pemerintah untuk menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional atau lokal belumlah begitu penting, karena bencana Sumatera itu sendiri sudah menyentuh nurani masyarakat dunia.
Lalu Apa yang Patut Direnungkan?
Keputusan untuk menetapkan sebuah bencana alam itu berskala nasional atau lokal tentu memerlukan sikap matang alih-alih tergesa-gesa, dan tentunya memerlukan data dan fakta yang akurat terkait statistik korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang terjadi, serta kabupaten/kota terdampak.
Tapi, kita bukanlah Stalin sang pemimpin komunis yang melihat jumlah korban sebagai statistik. Kita perlu melihat secara esensi mengapa bencana ini terjadi, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita menghadapi situasi ini di masa depan.
Mengapa bencana ini terjadi tentu sudah banyak dibincang-bincangkan warganet dan warga di warung kopi. Tiga besar grup korporasi dengan HGU lahan tambang, hutan dan sawit menurut data Walhi dan Auriga Nusantara (2022) adalah Grup Sinarmas pemilik konsesi 3,06 juta hektare, BUMN tambang, hutan dan perkebunan pemilik konsesi 2,06 juta hektare, APRIL Group dengan 1,6 juta hektare.
Tiga korporasi ini bersama korporasi raksasa lainnya tentulah penyebab utama banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, bukan konsesi perkebunan dan hutan milik rakyat.
Mengapa lahan HGU korporasi besar yang menjadi penyebab bencana ini? Walhi dan Auriga Nusantara (2022) melaporkan bahwa 93 persen lahan HGU seluruh Indonesia diberikan kepada korporasi dan sisanya diberikan kepada rakyat sebesar 7 persen!
Wilayah kelola HGU di Sumatera misalnya, 11.938.344 hektare dimiliki korporasi besar sementara rakyat hanya mengelola 910.968 hektare. Pengelolaan lahan yang sangat timpang ini, tentu memberi gambaran jelas mengapa bencana Sumatera terjadi begitu dahsyat.
Mari kita cermati bencana di negara lain yang terjadi di waktu yang sama dengan Indonesia. Banjir bandang juga ikut menimpa Thailand dan Malaysia, dua negara yang struktur penguasaan agrarianya berbeda jauh karena Malaysia adalah negara federal dengan kerajaan-kerajaan yang lebih berfungsi sebagai pelindung hak atas tanah (HAT) sehingga rasio gini penguasaan tanahnya 0,39 atau cenderung merata.
Sementara Thailand adalah negara kerajaan sentralistis dengan kekuasaan raja dan intervensi militer dalam politik cenderung kuat sehingga rasio gini penguasaan lahannya mencapai 0,73. Sementara rasio gini penguasaan tanah di Indonesia menurut sensus pertanian 2023 mencapai 0,68 atau dapat dinilai timpang.
Data dari portal berita CNN International menunjukkan korban jiwa banjir bandang di Malaysia sebanyak dua orang tewas, Thailand 176 orang tewas, dan Indonesia sudah 604 warga yang tewas, maka tentulah kita sudah memahami penyebab dahsyatnya dampak bencana Sumatera.
Rakyat di Sumatera yang semakin menurun akses HAT-nya memiliki ketahanan sosial ekonomi yang rendah saat terjadi bencana, selain tingginya korban jiwa juga mulai terjadi penjarahan terhadap toko gudang bahan pokok.
Saya mendapat cerita, di sebuah kabupaten yang dulu merupakan Swapraja mandiri yang amat kaya dengan tambang minyak dan perkebunan sawit, aparat keamanan tidak bisa diturunkan dalam jumlah besar untuk membuka akses kawasan terdampak bencana, karena sebagian besar ditugaskan menjaga toko dan gudang milik warga keturunan Tionghoa.
Sementara itu, toko waralaba Indomaret dan Alfamart milik warga biasa yang tidak dijaga aparat karena kekurangan personel, justru menjadi target penjarahan warga yang sudah tak mampu lagi menahan rasa lapar.
Di kabupaten itu juga, beberapa warga terpaksa meminum air banjir karena lokasi yang terisolir sangat parah sehingga sama sekali tak bisa diakses. Artinya, bencana alam ini jika tidak ditanggapi dengan cepat akan menyebabkan ledakan amarah masyarakat menjadi konflik horizontal.
Prabowo Perlu Pimpin Langsung Penanganan Bencana Sumatera
Sebagai peneliti dari suatu rumpun ilmu sosial, saya mengajak kita semua melihat persoalan Bencana Sumatera ini sebagai persoalan kemanusiaan. Warga terdampak bencana Sumatera, adalah manusia-manusia yang sedang terkena tragedi kemanusiaan yang disebabkan bencana alam.
Maka, hal utama yang perlu dilakukan pemerintahan Prabowo saat ini adalah menyegerakan terbentuknya Satuan Tugas Gabungan (Satgasgab) Bencana Sumatera yang ruang lingkup wilayahnya adalah provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
Satgasgab ini adalah sebuah satuan tugas dengan misi menyelesaikan dampak sosial dari bencana. Kelaparan, kehilangan anggota keluarga dan harta benda, kehilangan tanah garapan yang mungkin tak seberapa, adalah bom waktu yang ledakannya dapat berakibat secara ekonomi bahkan politik.
Maka, pembentukan Satgasgab Bencana Sumatera adalah keputusan yang sangat urgen untuk ditimbang-timbang Prabowo dalam 1-2 hari ke depan.
Leading sector Satgasgab ini dapat diisi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), aparat TNI dan Polri.
Tetapi kepemimpinan Satgasgab ini tidak ada yang lebih layak untuk menjabatnya selain Presiden Prabowo dan triumvirat pemerintahannya yaitu Prof Sufmi Dasco Ahmad sebagai komandan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berperan bagaikan Menteri Pertama, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang memiliki otoritas mengerahkan aparat keamanan untuk diperbantukan dalam penanganan bencana, dalam suatu lembaga katakanlah bernama dewan atau Komite Pengarah Satgasgab Bencana Sumatera.
Prabowo dan triumvirat pemerintahannya perlu terjun langsung ke Sumatera, bergerilya ke desa-desa, menguji langsung tesis mereka bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen lebih dapat terjadi jika dan hanya jika pembangunan dimulai dari desa dan dari bawah.
Kita membayangkan, Prabowo dan triumvirat pemerintahannya bergerilya seperti duo pemimpin bangsa saat perang revolusi kemerdekaan, Ketua Pemerintahan Darurat Sjafroeddin Prawiranegara dan Panglima Besar Jenderal Soedirman memimpin gerilya rakyat dan tentara dari rimba belantara Sumatera dan Jawa menghadapi agresi militer Belanda.
Tentunya, yang dihidupkan oleh Prabowo bukanlah kantung-kantung perlawanan rakyat, yang dihidupkan kembali adalah elan vital masyarakat warga di Sumatera dan pemerintahan daerah yang sedang lumpuh bukan karena kapasitasnya sedang hilang, tetapi menurun akibat terlalu bergantungnya pembangunan di daerah pada transfer keuangan dari pusat. Padahal, keuangan negara itu berasal dari kekayaan daerah juga bukan?
Bencana Sumatera ini adalah ujian sekaligus peluang bagi Prabowo mewujudkan visi ideologisnya, bahwa pembangunan manusia dan masyarakat itu haruslah berasal dari bawah dan dan dari desa sebagai basis-basis ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
Kita sudah melihat, tiga bupati dari Aceh Timur, Aceh Tengah dan Aceh Utara sudah berteriak menyatakan tak sanggup menangani bencana. Pemerintah-pemerintah daerah ini mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan bencana nasional seperti tsunami Aceh dan Nias dulu pada awal masa pemerintahan SBY tahun 2004.
Memang dalam penanganan saat bencana, Pemerintah Pusat memang seharusnya turun langsung membentuk Satgas Gabungan untuk tujuan kemanusiaan dengan saran kebijakan yang saya tawarkan di atas.
Tetapi setelah bencana berakhir dan masuk tahap penanganan pasca bencana dan mitigasi bencana, apakah kita tidak belajar bagaimana peran pemerintah pusat yang begitu sentral melalui lembaga Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias secara tak langsung menurunkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani bencana dahsyat ini setelah dua dekade bencana.
Aceh sendiri sudah berstatus otonomi khusus, ternyata perluasan otonomi khusus tersebut tidak terjadi menjadi peningkatan kapasitas pemerintahan daerah menjadi lebih otonom termasuk dalam menangani bencana.
Sebagai seorang militer yang berperan penting mendorong reformasi yang salah satunya adalah perluasan otonomi daerah, tentu penanganan pasca bencana jika dikelola kembali secara terpusat tentu perlahan akan mengembalikan Republik Indonesia kembali menjadi negara integralistik-sentralistik alias kemunduran reformasi.
Dampaknya, bisa saja Otonomi Khusus Aceh ini dicabut sebagai dampak politik jangka panjang dari bencana ini.
Penutup
Sebagai penutup, nampak perlu kita pikirkan lagi apakah tekanan politik terhadap Prabowo adalah hal yang urgen untuk dilakukan.
Penanganan dampak sosial tampaknya lebih penting dan penetapan status bencana nasional atau lokal harus melalui perhitungan yang matang terkait dampak bencana yang harus ditangani serta kapasitas instansi pusat dan daerah dalam menangani tragedi kemanusiaan ini.
Yang lebih urgent adalah, Prabowo memimpin langsung penanganan bencana Sumatera yang vibes-nya sudah mendunia, sudah menimbulkan empati kemanusiaan yang mendalam dari seluruh manusia di atas muka bumi.
Tidak hanya menangani bencana, Prabowo perlu menguji langsung tesisnya bahwa pembangunan memang harus dimulai dari bawah, dari masyarakat desa, dari warga kampung kota.
Konsolidasi demokrasi salah satunya adalah pematangan dan perluasan otonomi daerah, sehingga Pemerintah Pusat dapat berfokus pada penegakan hukum, perlindungan keamanan bagi warganya, serta mempertahankan keutuhan teritorial negara dari segala ancaman.
Deo Patria Veritas! Panjang umur demokrasi! Panjang umur kemanusiaan!
Hanief Adrian
Kepala Desk Politik GREAT Institute
