Menhut Raja Juli Antoni (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Kerusakan hutan di Indonesia bukan masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir, melainkan akumulasi dari kebijakan yang salah sejak era sebelumnya. Hal ini dilontarkan Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo dalam rapat kerja Komisi IV bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
Menurut Firman, kerusakan hutan tidak bisa dibebankan secara sepihak terhadap Menhut yang sekarang. Komisi IV dengan Menhut Raja Juli diketahui menggelar rapat membahas bencana banjir dan longsor sejumlah daerah, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Pak Menteri (Raja Juli) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta (Muhaimin Iskandar atau Cak Imin) tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Kebijakan agraria, menurut Firman juga berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana. Ia pun mendorong agar reforma agraria dihentikan. Ia juga menyoroti kondisi geologis wilayah Indonesia, bukan hanya di Sumatera.
“Saya miris pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” katanya.
Bencana yang terjadi Sumatera harus menjadi alarm untuk lebih memperhatikan lingkungan. Namun, ia menyayangkan masih ada aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis meski legal.
“Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Aceh, Sumbar, dan Sumut),” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
