CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kemenkeu tengah merumuskan penyempurnaan skema subsidi dan kompensasi agar lebih efisien namun tetap memenuhi hak masyarakat. Menurutnya, fokus pembahasan adalah mencari model penyaluran yang hemat biaya, transparan, dan memiliki insentif kinerja yang lebih baik.
Rosan menegaskan bahwa proses efisiensi sudah mulai dijalankan, terutama pada kompensasi di PT Pupuk Indonesia (Persero).
Perusahaan tersebut sebelumnya menggunakan skema cost plus, yang dinilai kurang efisien karena menjamin kompensasi tanpa mendorong efisiensi produksi. Kini, Danantara mengubah mekanismenya mengikuti harga pasar agar BUMN terdorong menekan biaya.
“Contohnya di Pupuk, yang dulu kompensasinya cost plus, sekarang kami sesuaikan dengan harga market. Ini memberi insentif bagi kami untuk lebih efisien,” ujar Rosan.
Ia menekankan bahwa pembenahan skema kompensasi tidak akan mengurangi hak masyarakat atas layanan dan barang bersubsidi. Rosan juga menilai pembayaran kompensasi dan subsidi dari pemerintah kini sudah jauh lebih baik sehingga mendukung pelaksanaan public service obligation oleh BUMN.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun belum merinci hasil rapat, namun menegaskan bahwa fokus utama adalah perbaikan tata kelola agar subsidi tepat sasaran dan sesuai target APBN. Ia juga membantah adanya pembahasan menyangkut pembengkakan biaya.
“Kami hanya membahas tata kelola, supaya subsidi bisa berjalan efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
