Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh Pemerintah Daerah untuk belajar menerapkan nilai HAM lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) HAM Nasional.
Ia menyebut Musrembang yang diadakan Kementerian HAM tersebut penting agar pembangunan nasional dilakukan berbasis HAM. Bima mengatakan pihaknya juga siap berpartisipasi dalam Musrembang tersebut.
“Tentu Kemendagri mendukung itu. Kami siap bersedia (kalau diundang untuk mengisi materi),” ujarnya kepada wartawan, Jumat (5/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bima menilai Musrembang HAM Nasional juga sejalan dengan Asta Cita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia menyebut Musrembang HAM Nasional wajib mendapat perhatian khusus.
“Ini kan bagian dari Asta Cita yang sifatnya mandatory, harus menjadi atensi tidak hanya pemerintah pusat tapi kepala daerah juga,” jelasnya.
Ia mengingatkan Pemda merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga harus didorong melaksanakan nilai-nilai HAM dalam pembangunan.
“Karena kepala daerah ini ujung tombak pemenuhan hak-hak dasar warga, jadi kepala daerah harus bisa memahami itu (nilai-nilai HAM),” tuturnya.
Sebelumnya Kementerian HAM merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM dalam Musrenbang HAM Nasional yang bakal digelar pada Senin (8/12) hingga Rabu (10/12).
Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama di Indonesia. Ia menyebut kebijakan ini merupakan tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud.
“Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” jelasnya.
Pigai meyakini Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional, sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama.
Musrenbang itu nantinya bakal merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis, mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional dan mencapai target Indonesia memimpin dunia pada tahun 2045.
(tfq/dal)
[Gambas:Video CNN]
