Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, pernyataan Suharyanto tersebut menunjukkan nirempati terhadap ratusan nyawa yang melayang akibat banjir Sumatera.
“Jadi, pejabat publik seharusnya tidak melakukan hal demikian disaat terjadi bencana. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto seyogyanya mengevaluasi Suharyanto sebagai Kepala BNPB,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Sabtu, 6 Desember 2025.
Jamiluddin berpandangan bahwa rasa empati dan etika komunikasi publik mesti dikedepankan oleh pejabat publik. Sehingga, Presiden Prabowo harus melakukan evaluasi agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam melakukan komunikasi publik.
“Apalagi persoalan buruknya komunikasi publik dari pejabat publik sudah berulang disampaikan Presiden Prabowo. Jadi, pejabat publik haruslah punya pedoman dalam komunikasi publik. Hal itu diperlukan agar hal yang sama tidak terulang lagi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BNPB Letjend TNI Suharyanto meminta maaf soal pernyataannya yang menyebut banjir Sumatera hanya ramai di media sosial (medsos). Permintaan maaf itu disampaikan lagi menanggapi sindiran hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra.
“Saya menyesal dan meminta maaf,” kata Suharyanto, dalam pernyataannya, Jumat 5 Desember 2025.
