Dorongan ini disampaikan Konsultan dan Praktisi Teknologi Informasi, Teuku Gandawan Xasir. Peran utama penanggulangan bencana memang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun menurut Teuku, keberhasilan penanganan di lapangan sangat bergantung pada keandalan sistem komunikasi dan data yang berada dalam lingkup tugas Komdigi.
“Ketika jaringan telekomunikasi padam, sensor lingkungan terputus, data populasi tidak ter-update, pusat komando tidak mendapatkan laporan lapangan dan informasi publik simpang siur, maka sebaik apa pun kesiapan BNPB tetap akan terhambat,” kata Teuku kepada redaksi, Sabtu, 6 Desember 2025.
Ia berpandangan, Komdigi tidak perlu mengambil alih kewenangan BNPB tetapi harus menjadi tulang punggung digital dalam ekosistem kebencanaan nasional dapat bekerja. Peran ini meliputi kelancaran sistem informasi, jaringan komunikasi, data real-time, dan interoperabilitas digital antar lembaga.
Ketua Bidang Kajian Kebijakan Nasional IA-ITB itu mencontohkan praktik di Amerika Serikat melalui National Incident Management System (NIMS), Incident Command System (ICS) dan Emergency Support Function (ESF) yang memastikan informasi tetap berjalan dalam kondisi darurat. Operator telekomunikasi diwajibkan menyediakan cell on wheels, akses prioritas untuk petugas darurat, backup satelit, interoperabilitas radio lintas-instansi, serta jaringan data darurat yang berdiri dalam hitungan menit.
“Mengapa Amerika Serikat menaruh perhatian sebesar itu? Karena bagi mereka, bencana bukan hanya peristiwa fisik tetapi peristiwa data. Jika data gagal, negara gagal. Jika komunikasi runtuh, nyawa hilang,” katanya.
Hal serupa diterapkan di Jepang, negara yang paling sering mengalami bencana besar dalam skala luas. Jepang memahami bahwa gelombang tsunami belasan meter tidak akan memberi kesempatan kedua sehingga mereka memastikan sistem komunikasi cadangan, sensor seismik dan tsunami yang terintegrasi, jaringan radio nasional yang tetap hidup saat listrik padam, dan standarisasi prosedur informasi lintas pemerintah daerah.
“Dalam banyak kasus, evakuasi massal di Jepang berhasil bukan semata karena infrastrukturnya kuat tetapi karena komunikasi tak pernah putus,” jelasnya.
Sementara di Indonesia, Teuku menilai masih sering terjadi wilayah terdampak yang kehilangan akses komunikasi selama 24 hingga 72 jam. Akibatnya, data korban simpang siur, distribusi logistik lambat, dan koordinasi antarlembaga tidak optimal.
“Ketika komunikasi turun, negara ikut turun. Ketika desa tidak bisa melapor, negara pun tidak bisa merespons.
Situasi demikian menurut Teuku, menuntut Komdigi menjadi aktor strategis menjamin bahwa Indonesia tidak pernah kehilangan informasi dalam situasi bencana. Ia mendorong Komdigi segera membangun arsitektur nasional komunikasi dan data kebencanaan, yang mencakup peta konektivitas berbasis risiko bencana, platform data terpadu lintas kementerian, protokol komunikasi darurat nasional, serta kewajiban operator menyediakan jaringan cadangan yang cepat digerakkan.
Selain itu, peringatan dini dari BMKG juga dinilai perlu ditopang dengan sistem informasi yang terhubung langsung ke pusat komando, aparat daerah, hingga masyarakat.
“Peringatan dini hanya akan efektif jika diterjemahkan menjadi tindakan cepat di lapangan. Setiap menit sangat menentukan keselamatan warga,” katanya.
Teuku yang juga mahasiswa Magister Komunikasi Krisis Universitas Pancasila menyampaikan, reformasi sistem komunikasi kebencanaan bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Menurutnya, pengalaman bencana yang terus berulang seharusnya menjadi pelajaran bahwa komunikasi dan data adalah bagian utama dari penyelamatan.
“Komdigi harus memastikan bahwa negara tidak pernah lagi buta saat bencana terjadi,” pungkasnya.
