“Lebanon tidak menginginkan perang (dengan Israel) lagi. Rakyat Lebanon sudah cukup menderita dan tidak akan ada jalan kembali,” ujar Aoun dalam pernyataannya di hadapan delegasi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Jumat, 5 Desember 2025.
Mengutip AFP pada Sabtu, 6 Desember 2025, ia menekankan bahwa masyarakat Lebanon telah menanggung dampak berkepanjangan akibat eskalasi militer dan kini membutuhkan solusi yang lebih berkelanjutan.
Aoun meminta para utusan PBB memberikan dukungan penuh terhadap upaya Angkatan Darat Lebanon dalam melucuti persenjataan kelompok-kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hizbullah. Pemerintah menargetkan tahap pertama dari rencana penataan keamanan nasional rampung sebelum akhir tahun.
“Tentara Lebanon akan memainkan perannya sepenuhnya. Komunitas internasional harus mendukung dan membantunya,” tegas Aoun.
Dalam pernyataan yang sama, Presiden Aoun mendesak Israel untuk segera melakukan gencatan senjata dan menarik mundur pasukannya dari wilayah Lebanon selatan. Menurut dia, setiap kemajuan dalam negosiasi antara Beirut dan PBB sangat bergantung pada langkah Israel di lapangan.
Aoun memastikan rencana penataan keamanan tetap akan dilanjutkan, meskipun situasi di perbatasan selatan masih rapuh. Ia menyebut warga Lebanon sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian akibat siklus kekerasan yang tak kunjung berakhir.
Adapun komite yang mengurus proses dialog tersebut akan membuka putaran baru pembicaraan pada 19 Desember mendatang, kali ini dengan melibatkan elemen masyarakat sipil.
Upaya diplomasi pemerintah Lebanon ini mendapat dukungan dari Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem. Sebagai catatan, pada November 2024 lalu kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata untuk mengakhiri permusuhan antara Israel dan Hizbullah.
Namun Israel tetap melancarkan serangan ke wilayah Lebanon dan mempertahankan keberadaan militernya di lima titik strategis di Lebanon selatan, memicu kekhawatiran eskalasi baru di sepanjang perbatasan.
