Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule mengurai bahwa garda depan penanggulangan bencana saat ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).
Menurut dia, semua sumber daya dari pemerintah akan dikoordinasikan satu pintu melalui BNPB. Sementara peran BP Taskin, lanjutnya, adalah garda pascabencana dalam mengentaskan kemiskinan.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) itu menjelaskan bahwa tidak sedikit masyarakat yang dalam kondisi normal berada tidak jauh dari garis kemiskinan. Golongan ini disebut sangat rentan dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Kelompok rentan miskin ini bisa masuk (garis kemiskinan) jika ada goncangan kecil sedikit saja. Seperti PHK, sakit akut, bahkan bisa juga jika ada pandemi seperti tahun-tahun lalu. Apalagi ini bencana besar, tentu kita butuh pemetaan serius,” ujarnya saat berbincang dengan RMOL, Minggu, 8 Desember 2025.
Lanjut dia, BP Taskin menerjunkan tenaga profesional untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta memetakan dukungan yang diperlukan pada fase pemulihan.
Seperti yang dilakukan BP Taskin di Pidie Jaya, Aceh. Iwan Sumule bersama Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dan sejumlah tenaga profesional mengunjungi Posko Terpadu dan berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk memperoleh informasi mengenai penanganan logistik bagi warga, kondisi infrastruktur yang masih belum pulih, serta tantangan akses komunikasi dan listrik di beberapa wilayah.
Tidak hanya itu, BP Taskin turut menyerahkan bantuan berupa makanan dan minuman untuk warga di Gampong Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.
“Peninjauan ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan langkah pemulihan yang lebih terpadu agar masyarakat dapat bangkit kembali melalui dukungan yang tepat dan berkelanjutan,” terangnya.
Iwan Sumule mengingatkan bahwa BP Taskin adalah badan khusus yang berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan terkoordinasi baik.
“Sebagai mata dan telinga presiden, kami akan jadi koordinator percepatan pengentasan kemiskinan pascabencana. Nantinya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga akan jadi acuan untuk penyusunan langkah pemulihan yang tepat,” beber Iwan.
Target 4,5 Persen
BP Taskin terus mendorong penguatan ekonomi dan inovasi di seluruh Indonesia melalui Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan, inisiatif pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi aglomerasi wilayah. Lewat pendekatan graduasi kemiskinan, BP Taskin juga mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku utama pemenuhan kebutuhan dasar hingga peningkatan pendapatan, pemberdayaan, tabungan, dan investasi.
Iwan Sumule menegaskan bahwa pihaknya akan sungguh-sungguh dalam mengawal target penurunan kemiskinan dari 8,47 persen di tahun 2025 menjadi 4,5 persen di 2029. Untuk itu, dia mengajak kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan target mulia tersebut.
“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersama-sama. Perlu koordinasi dan kolaborasi yang baik berbagai pihak, mulai pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga masyarakat,” tekannya.
“Jika Presiden Prabowo berhasil mewujudkan target-target itu hingga 2029. Artinya, cukup dengan diberikan kesempatan sekali lagi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, agar target penurunan kemiskinan bisa berlanjut dan mewujudkan kemiskinan 0 persen di tahun 2034,” tutupnya.
