Laporan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh, Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu malam, 7 Desember 2025.
Suharyanto memaparkan bahwa pendataan kerusakan di Aceh masih berlangsung dan terus diperbarui.
Hingga hari ini, tercatat 37.546 rumah warga rusak. Selain permukiman, kerusakan juga terjadi pada infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, sekolah, tempat ibadah, pondok pesantren, rumah sakit, dan puskesmas.
Kerugian sektor pertanian, peternakan, sawah, kebun, tambak, dan perkantoran juga tercatat signifikan. Berdasarkan perhitungan sementara Kementerian PUPR, pemulihan Aceh membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun.
“Untuk Aceh saja, pemulihan sampai kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” jelasnya.
Di Sumatera Utara, proses pendataan pun masih berjalan. BNPB bersama Kementerian PUPR memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi mencapai Rp12,88 triliun.
“Wilayah Sumatera Utara datanya seperti itu Bapak Presiden. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, untuk mengembalikan kondisi semula ini rehabilitasi rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun,” kata Suharyanto.
Sementara itu, kondisi di Sumatera Barat dilaporkan mulai membaik, meski beberapa wilayah masih terisolasi, terutama di Kabupaten Agam. Perhitungan awal menunjukkan kebutuhan pemulihan mencapai Rp13,52 triliun.
“Dua kabupaten yang ini masih penanganan khusus yaitu Agam ini ada beberapa kecamatan ada lima negari yang masih terisolasi. Untuk memulihkan sebelum terjadi bencana atau menjadi lebih baik. Ini membutuhkan anggaran Rp13,52 triliun,” jelasnya.
Suharyanto menegaskan bahwa angka total kebutuhan dari tiga provinsi hasil penjumlahan perhitungan Kementerian PUPR mencapai Rp51,82 triliun.
