Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi, menyoroti tidak adanya pernyataan tegas maupun kerangka kebijakan yang diumumkan pemerintah pusat.
Menurutnya, hingga hari ke-12, publik hanya mendengar komentar normatif tanpa arah kebijakan yang jelas.
“Publik tidak butuh jargon teknis atau jawaban singkat bahwa target pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Publik butuh bukti bahwa negara memperlakukan bencana ini sebagai guncangan makroekonomi yang serius,” kata Syafruddin kepada RMOL pada Senin, 8 Desember 2025.
Ia menjelaskan, skala kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari infrastruktur yang hancur, hilangnya ribuan rumah, sawah dan ladang yang lumpuh, hingga ratusan ribu warga yang mengungsi berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
“Kalau itu bukan macroeconomic shock, lalu apa lagi definisinya,” tegasnya.
Syafruddin menilai otoritas fiskal seharusnya menjadi pihak pertama yang menyatakan sikap. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menurutnya, perlu segera mengumumkan paket fiskal darurat untuk pemulihan Sumatera, dan disertai realokasi belanja APBN yang kurang prioritas.
“Kementerian Keuangan perlu mengumumkan paket fiskal darurat yang secara eksplisit mengakui bahwa APBN akan menanggung tambahan beban untuk pemulihan tiga provinsi terdampak. Realokasi belanja yang kurang prioritas harus mengalir ke belanja bencana dan rekonstruksi, serta penyaluran dana ke daerah terdampak perlu dipercepat, bukan sekadar direncanakan di atas kertas,” tegasnya.
Di sisi lain, Bank Indonesia dan OJK, kata Syafruddin juga harus menjamin bank di wilayah bencana memiliki likuiditas cukup dan tidak menarik rem mendadak terhadap debitur yang sedang terpuruk.
“Pemerintah pusat perlu menetapkan paket pendanaan khusus untuk perbaikan jalan, jembatan, jaringan listrik, irigasi, fasilitas kesehatan, dan sekolah di tiga provinsi. Pemulihan sekitar puluhan ribu hektare sawah yang rusak harus berlangsung tanpa membebani petani yang baru saja kehilangan sumber hidupnya,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan dukungan modal kerja bagi UMKM, restrukturisasi tagihan pajak tertentu, dan insentif bagi perusahaan yang mempertahankan tenaga kerja di wilayah terdampak.
“Pemerintah pusat perlu hadir sebagai bagian dari agenda mengerem lonjakan pengangguran dan kebangkrutan,” tandasnya.
