Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Sejumlah fraksi partai di Komisi II DPR angkat suara merespons usulan Presiden RI Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah dipilih secara tidak langsung atau tertutup melalui DPRD.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato pada acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12) malam.
Mulanya dia menyinggung tingginya biaya politik Indonesia lantaran menerapkan pemilu langsung. Prabowo lalu menyoroti praktik ‘demokrasi perwakilan’ semacam ini juga diterapkan sejumlah negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Gerindra pada malam tersebut.
Respons Golkar
Merespons pernyataan Prabowo itu, Anggota Komisi II DPR dari Golkar, Ahmad Irawan mengatakan partainya sejak awal mendukung usulan tersebut. Irawan menilai pilkada lewat DPRD sebagai wujud daulat rakyat yang dinilai telah konstitusional.
“Partai Golkar sejak awal mendorong pilkada melalui DPRD. Pelaksanaan pilkada melalui DPRD merupakan wujud pelaksanaan daulat rakyat secara konstitusional dan demokratis,” kata Irawan saat dihubungi, Minggu (7/12).
Bahkan, dia mendorong agar pilkada lewat DPRD berlaku untuk semua tingkatan baik bupati wali kota, terlebih gubernur. Sebab, gubernur selama ini hanya menjalankan sisa kebijakan dari kabupaten kota.
“Semua tingkatan, khususnya tingkat provinsi, yang hanya melaksanakan kewenangan residu. Karena otonomi seluas-luasnya ada di kabupaten/kota,” kata dia.
Irawan meyakini pelaksanaan pilkada lewat DPRD ke depan bakal berbeda, meski sebelumnya sistem itu pernah berlaku dan dihapuskan pada revisi UU Pilkada 2024.
Dia mengklaim pilkada lewat DPRD ke depan akan lebih demokratis dan jujur.
“Tentu sistem, tahapan dan teknis pelaksanaannya akan berbeda. Prinsipnya harus konstitusional, demokratis, jujur, adil dan transparan,” kata dia.
Respons PKS
Sedangkan, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mempertimbangkan pilkada lewat DPRD hanya untuk tingkat kabupaten. Sedangkan untuk wali kota, maka pilkada tetap dipilih secara langsung.
Menurut dia, pilkada lewat DPRD untuk kabupaten bisa dilakukan untuk menyeimbangkan antara popularitas dan kapasitas.
“Lebih pada menyeimbangkan popularitas dengan kapasitas,” kata Mardani, Minggu.
Sementara, untuk level kota pilkada tetap dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dibanding level kabupaten, dia menilai sistem demokrasi di kota lebih baik.
Menurut dia, pilkada langsung penting untuk terus diterapkan karena memiliki legitimasi dan tidak mudah untuk diturunkan. Pilkada langsung, menurut Mardani, bisa memunculkan mutiara meski diusulkan partai kecil.
“Pilkada langsung punya kelebihan legitimasi kuat kepala daerah. Dan sulit diturunkan. Pilkada langsung bisa memunculkan mutiara daerah walau berasal dari partai kecil atau NGO. Bagus untuk daerah perkotaan tetap pilkada langsung. Dan di rural (pedesaan) bisa dipertimbangkan melalui DPRD. Jadi asimetri pilkada,” katanya.
Respons Demokrat
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf mengaku pihaknya belum bisa mengambil sikap soal usulan tersebut. Dia bilang pilkada lewat DPRD akan menjadi diskusi dalam RUU Pemilu.
“Saat ini kita belum bisa komentar karena merupakan diskursus dulu nantinya,” kata Dede saat dihubungi, Minggu (7/12).
(thr/kid)
[Gambas:Video CNN]
