Kebijakan itu diambil setelah Presiden menerima laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa belanja tidak terduga (BTT) di banyak daerah nyaris habis, sebagaimana disampaikan dalam rapat koordinasi di Banda Aceh pada Minggu malam, 7 Desember 2025.
Situasi diperumit karena bencana terjadi di ujung tahun anggaran, sehingga sejumlah kabupaten/kota hanya menyisakan dana Rp75 juta hingga Rp300 juta untuk penanganan darurat.
Tito menegaskan bahwa meskipun pemerintah pusat sudah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan beras dalam jumlah besar, kebutuhan harian spesifik yang sangat dibutuhkan perempuan dan bayi tidak dapat ditutup oleh anggaran daerah.
“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” ucap Tito.
Ia juga menyebutkan bahwa beberapa provinsi di luar Sumatra sebenarnya telah mengirim bantuan antardaerah dengan total Rp34 miliar, termasuk Rp3 miliar untuk Lhokseumawe.
Namun kemampuan fiskal daerah tetap belum memadai untuk menjawab kebutuhan pengungsi yang terus bertambah. Karena itu, Tito mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan tambahan dukungan pendanaan.
“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp2 miliar untuk pegangan mereka,” kata Tito.
Usulan tersebut langsung ditanggapi oleh Presiden Prabowo. Ia memutuskan untuk memberikan dukungan dua kali lebih besar dari usulan awal.
“Pak Mendagri, Anda minta Rp2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp4 miliar,” tegas Prabowo.
Selain bantuan untuk kabupaten/kota, Prabowo memerintahkan agar kebutuhan untuk tingkat provinsi dihitung secara terpisah sesuai tingkat kerusakan dan urgensi situasi.
“Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya,” ujarnya.
Kepada para gubernur dan bupati yang hadir, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung langkah-langkah di lapangan.
“Kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu,” tandasnya.
