Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin, 8 Desember 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Izin pembukaan hutan harus dievaluasi agar tidak terulang kembali bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto usai mengikuti acara Seminar Antikorupsi “Integritas Perempuan Sebagai Penyelenggara Negara dalam Melawan Korupsi” dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin, 8 Desember 2025.
“Harus dievaluasi total,” tegas Titiek kepada wartawan.
Selain itu, ia juga meminta Kementerian Kehutanan segera membuka data-data perusahaan yang diduga melakukan pembukaan hutan dan mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
“Ya, mudah-mudahan bisa transparan, masyarakat biar bisa lihat juga,” pungkas Titiek. 
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
