Hal ini ditekankan untuk memastikan setiap butir beras tersalurkan dengan transparan dan tepat sasaran.
Hingga saat ini, pemerintah telah menggelontorkan 1.200 ton beras senilai Rp16 miliar. Namun, total komitmen bantuan yang akan disalurkan mencapai 10.000 ton.
“Keterlibatan publik adalah elemen kunci. Dalam situasi seperti ini, concern utama kami adalah memastikan semua bentuk bantuan bisa disalurkan dengan cepat dan tepat,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, dalam keterangannya di Jakarta, Senin 8 Desember 2025.
Di tengah tantangan logistik yang berat, Kementan menempatkan pengawasan publik sebagai benteng pertahanan utama terhadap potensi penyimpangan di lapangan.
Masyarakat diimbau keras untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan dugaan penyelewengan bantuan. Kementan juga menyampaikan apresiasi atas peran aktif publik yang telah menjaga akuntabilitas proses distribusi.
“Penyaluran bantuan menghadapi berbagai kendala yang tidak mudah. Untuk itu, kami mengapresiasi semua pihak yang terlibat untuk memastikan masyarakat terdampak bisa secepatnya mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Arief menegaskan, pemerintah mengerahkan strategi all-out untuk mengatasi kendala penyaluran. Bantuan dikirim melalui jalur darat, laut (menggunakan KRI), hingga udara (pesawat Hercules), berkat dukungan penuh TNI.
Di lokasi dengan akses terputus, Kementan mengambil langkah adaptif, menggunakan moda transportasi alternatif seperti bentor atau perahu kecil untuk menembus permukiman yang sulit dijangkau.
