Jakarta, CNN Indonesia —
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menerjunkan 9 tim untuk memulihkan dokumen kependudukan masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, mengatakan langkah cepat ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Langkah cepat antara lain berupa: Pemetaan wilayah kabupaten/kota terdampak, Pendataan sarana dan prasarana layanan, Pendataan penduduk terdampak, serta pendataan kebutuhan mendesak, termasuk blangko KTP-el dan perlengkapan layanan lainnya seperti akses internet Starlink, panel surya, ribbon, dan film juga akan disiapkan untuk memperkuat layanan di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Dukcapil harus hadir di tengah warga, meski dalam kondisi darurat,” ucap Dirjen dalam rapat Koordinasi Tanggap Bencana bersama tiga provinsi terdampak banjir, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dari Jakarta, Selasa (9/12), dalam keterangan resmi.
Tim akan mulai bekerja Kamis (11/12) di sembilan titik, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, Cukalangsa, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Padang Pariaman, Solok, dan Agam. Teguh menegaskan bahwa tim tidak sekadar hadir, tetapi membawa seluruh perangkat perekaman yang dibutuhkan.
Untuk Provinsi Aceh diturunkan sebanyak 16 personel dengan koordinator: Direktur Bina Aparatur Dukcapil, Erliani Budi Lestari, dan Direktur Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil Muhammad Farid. Adapun penugasan tim tersebut berada di Kabupaten Aceh Tamiang (5 personel), Aceh Timur (4 personel), Langsa (5 personel).
Provinsi Sumatera Utara sebanyak 14 personel dengan Koordinator Tim Direktur PIAK Brigjen (Pol) M. Nuh Al Azhar, dan Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah, Agus Irawan. Tim ini terbagi daerah penugasannya, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah (4 personel), Tapanuli Utara (4 personel), dan Sibolga (4 personel).
Untuk Provinsi Sumatera Barat diterjunkan sebanyak 14 personel dengan Koordinator Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, dan Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, Handayani Ningrum. Tim bertugas di Kabupaten Padang Pariaman (4 personel), Solok (4 personel), dan Agam (4 personel).
Untuk setiap provinsi, Tim Ditjen Dukcapil akan berkolaborasi dgn Dinas Dukcapil provinsi, dan Disdukcapil kabupaten/kota di lokasi bencana dan Disdukcapil sekitarnya. Layanan ini juga merupakan tindak lanjut lantaran sebelumnya sudah dimulai di sejumlah titik bencana, termasuk membantu identifikasi korban dengan memindai sidik jari yang langsung terkoneksi database Dukcapil.
Untuk mengantisipasi jaringan komunikasi yang belum pulih, Dukcapil juga menyiapkan konektivitas cadangan. Selain itu Teguh mengatakan kelancaran listrik di lapangan sangat menentukan keberhasilan layanan, sehingga Dukcapil berkoordinasi dengan daerah agar suplai energi segera stabil. Seluruh layanan adminduk bagi korban bencana dipastikan gratis.
“Kalau jaringan belum bagus, kami bawa M2M dan bahkan Starlink yang kami sewa. Kami pastikan layanan cepat, mudah, akurat, dan benar-benar tanpa biaya apa pun,” ucap Teguh.
Dukcapil juga mendorong kantor-kantor Dukcapil di daerah terdampak yang rusak untuk segera dipulihkan agar layanan kembali normal. Untuk masyarakat yang kehilangan dokumen seperti KTP elektronik, KK, atau akta lahir, proses penggantian dipastikan mudah. Teguh menjelaskan bahwa sistem biometrik nasional memudahkan identifikasi.
Selain itu Mendagri juga telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan daerah mempercepat layanan adminduk serta berkoordinasi dengan instansi lain untuk penggantian dokumen non-kependudukan.
(har)
