Jakarta, CNN Indonesia —
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, bersama Wakil Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto, menghadiri Rapat Paripurna (Rapurna) DPRD Kabupaten Klaten yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Klaten, Rabu (3/12).
Rapat tersebut membahas penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait dua Rancangan Peraturan Daerah, yakni Raperda tentang Inovasi Daerah serta Raperda tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
Dalam rapat paripurna tersebut, Hamenang menyampaikan penjelasan atas sejumlah catatan dan pertanyaan yang disampaikan fraksi DPRD. Terkait raperda penyertaan modal, ia menjelaskan bahwa rencana penyertaan modal pada PT BPR BKK Tulung merupakan kebijakan strategis yang diarahkan untuk memperkuat permodalan BUMD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan langkah strategis yang mampu memperkuat struktur permodalan BPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12).
Penguatan modal dinilai penting agar BPR dapat meningkatkan fungsi intermediasi, memperluas penyaluran kredit, serta memperbesar jangkauan layanan ke masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan struktur permodalan yang lebih kuat, BPR diharapkan berperan lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di samping itu, Hamenang juga menanggapi pandangan fraksi terkait Raperda tentang Inovasi Daerah. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya mengatasi berbagai kendala dalam pengembangan inovasi, terutama yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan pendanaan, dan efektivitas pelaksanaan program.
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, pengelolaan anggaran yang lebih efisien, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah agar setiap perangkat memiliki inovasi yang dapat diterapkan.
Pemerintah Kabupaten Klaten juga mendorong integrasi berbagai inovasi ke dalam satu sistem aplikasi terpadu. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas layanan, menghindari tumpang tindih program, serta memudahkan pemantauan dan pengembangan inovasi di tingkat daerah.
Melalui penyampaian jawaban tersebut, Hamenang berharap pembahasan kedua raperda dapat berjalan lebih komprehensif dan konstruktif. Pemerintah daerah menilai regulasi yang dihasilkan nantinya dapat mendukung penguatan inovasi daerah sekaligus memperkuat peran BUMD sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Klaten.
(rir)
