Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai 6-7 perseb. Di masa itu pertubuhan ekonomi China mencapai 14 persen lebih. Keduanya berhubungan karena volume perdagangan Indonesia-China yang sangat besar. Impor Indonesia dari China mencapai 35 persen dari total impor, dan ekspor Indonesia ke China hampir 30 persen dari total ekspor.
Sekarang pertumbuhan ekonomi China 2026 hanya diproyeksikan 4 persen, selanunjutnya tahun 2027 hanya diproyeksikan 3,5 persen. Itulah mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya diproyeksikan kurang lebih 5 persen. Sama seperti tahun tahun sebelumnya yakni +-5 persen.
Lalu apakah tantangan eksternal ini dapat dijawab? Tentu saja bisa dengan membuat ekosistem yang lain. Usaha membuatnya memang dapat dilakukan dengan langkah- langkah yang berani atau out of the box di luar cara berfikir biasa. Semua langkah benar benar sebagai suatu terobosan baru yang belum pernah terjadi di masa masa sebelumnya. Bahkan terpikirkan pun tidak di masa lampau.
Langkah itu terpokus pada tiga hal yang dilakukan Presiden Prabowo dengan membuat kebijakan pada top level kebijakan ekonomi. Apa itu?
Pertama, pembatasan lalu lintas devisa sumber daya alam sebagai bentuk intervensi moneter paling keras untuk mendapatkan uang bagi pembangunan.
Kedua adalah pembentukan Danantara dalam rangka mengihtegrasikan semua kekuatan, dan mengkonsentrasikan semua sumber keuangan dan mengalokasikan secara tepat berdasarkan skala prioritas semua kekuatan modal.
Ketiga, mengakiri sistem anggaran defisit yang akan mengubah orientasi fiskal secara total dari orientasi kepada utang dalam negeri dan luar negeri menjadi orientasi pada penyelamatan sumber daya alam dan keuangan yang ada di dalamnya.
Bagaimana memahami pertumbuhan ekonomi 8 persen? Jika ekonomi Indonesia sekarang memiliki nilai GDP Indonesia tahun 2024 adalah senilai 22 ribu triliun. Jika GDP ini akan tumbuh 8 persen, maka setahun harus tumbuh 1760 triliun.
Jika diasumsikan bahwa pertumbuhan tersebut adalah nilai tambah 30 persen atas seluruh investasi dalam ekonomi maka diperlukan investasi senilai 5800-6000 triliun Rupiah setahun. Kami tau bahwa inilah yang sedang dibuat presiden Prabowo dengan membangun 3 pilar di atas, yakni lalu lintas devisa, Danantara dan sistem angaran surplus. Semuanya dalam rangka memasukan uang ke dalam ekonomi senilai 5000-6000 triliun Rupiah setahun.
Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana Gubernur BI, Menteri Keuangan, dan BP Danantara serta Kementerian dan Lembaga yang terkait langsung dengan sumber daya alam mampu menerjemahkan visi Presiden secara benar. Kalau semua mengerti siapa Presidennya, maka semua ini akan dapat berjalan secara efektif.
Bagaimana mengerti? Sektor perumahan telah menerjemahkan target ini secara non kompensional. Sebagai contoh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) bersama Bank Indonesia (BI) menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen sehingga tersedia liquiditas senilai 130 triliun Rupiah.
Tidak sampai di situ bersama BP Danantara menciptakan gagasan baru yakni KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP). Ini adalah sebuah terobosan besar dalam sejarah BI.
Selain itu bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP mendorong insentif seluas luasnya bagi rumah subsidi melalui penghapusan PPN dan PPNDTP. Selain itu bersama pemerintah daerah menghapus semua pungutan PBG dan PBHTB bagi rumah subsidi. Sangat masuk akal jika semua rumah subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah juga dibebaskan dari semua pungutan yang yang bersifat memaksa.
Sektor perumahan dengan program 3 juta rumah pasti dapat menjadi pengungkit yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Penghentian sistem angaran defisit pada tahun 2027 akan membuat liquiditas perbankkan melimpah. Mengapa? Karena sektor keuangan dan perbankkan terutama Himbara tidak lagi menumpuk investasi pada surat utang negara atau obligasi BI. Namun mengerahkan uangnya ke sektor riel.
Itulah mengapa menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan hapuskan SILK OJK yang selama dikeluhkan pengusaha dan konsumen perumahan, sebagai faktor utama yang menghambat Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) memperoleh rumah subsidi. Langkah berani namun jitu tersebut dimaksudkan untuk menerjemahkan maksud Presiden Prabowo menghentikan sistem anggaran defisit sehingga uang mengalir ke piring rakyat.
Penulis adalah Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)
