“Dalam rentang waktu cukup panjang, pejabat publik di Kota Bandung selalu saja bersinggungan dengan kasus korupsi. Ini seperti tradisi negatif yang terus dirawat,” kata pengamat politik Universitas Pasundan, Fahmi Iss Wahyudi.
Menurut Fahmi, kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung yang menjerat wakil wali kota dan anggota legislatif tersebut menandakan ekosistem birokrasi di Pemkot Bandung bermasalah serius dan perlu ditata ulang secara menyeluruh.
“Harus ada pembenahan total terhadap ekosistem birokrasi, termasuk praktik-praktik curang dalam proyek-proyek yang berada di tangan OPD (organisasi perangkat daerah). Apalagi tuduhannya terkait penyalahgunaan wewenang,” tegasnya dikutip dari RMOLJabar, Senin 15 Desember 2025.
Fahmi mengingatkan, jika pola ini tidak segera diputus oleh aparat penegak hukum, praktik korupsi akan terus berulang dan menjadi beban laten pemerintahan daerah.
“Kalau tidak diintercep sekarang, tradisi ini akan terus berlangsung. Dampaknya jelas, kualitas pelayanan publik terganggu dan kepercayaan masyarakat makin tergerus,” ujarnya.
Karena itu, Fahmi menilai Kota Bandung membutuhkan perlakuan khusus untuk memutus mata rantai korupsi yang membelit birokrasi dan elit politiknya.
“Kota Bandung butuh treatment khusus. Bisa melalui pendampingan langsung dari aparat penegak hukum atau bahkan meminta bantuan khusus dari pemerintah pusat agar tata kelola pemerintahan benar-benar dibenahi,” pungkasnya.
