Desakan itu disampaikan Korps Mahasiswa Nusantara (Komandan) saat menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.
Koordinator Lapangan Komandan, Akbar Rasyid secara khusus meminta Kejagung bersama Kementerian PU mengaudit pembangunan infrastruktur di Balai Jalan Maluku Utara.
Kata Akbar Rasyid, Kejagung harus mengambil peran strategis seiring ramainya desas desus dugaan korupsi yang diduga melibatkan pejabat Balai Jalan Maluku Utara.
“Kami datang ke Kejaksaan Agung untuk menagih komitmen penegakan hukum. Jangan ada pembiaran terhadap mafia proyek dan korupsi di sektor infrastruktur,” ujar Akbar Rasyid dalam keterangannya, Rabu 17 Desember 2025.
Dia juga mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian PU untuk segera melakukan audit investigatif serta menjatuhkan sanksi administratif dan etik kepada pejabat yang diduga terlibat.
“Kementerian PU tidak boleh lepas tangan. Jika ada pejabat di bawahnya yang diduga korup, maka pembenahan harus dilakukan dari hulu sampai hilir,” tegas Akbar.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
