Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan, terutama bagi ASN yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Jadi kalau untuk pelayanan yang secara langsung harus berhubungan dengan orang, tetap dia harus bekerja di lapangan. Enggak bisa diwakilkan dengan WFA kalau yang seperti itu. Jadi pelayanan tetap harus jalan,” ujar Pramono di Jakarta Utara, Jumat, 19 Desember 2025.
Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, akan melakukan efisiensi kerja melalui skema WFA pada posisi tertentu yang memungkinkan dilakukan secara daring. Ia menyampaikan, penerapan WFA ini sebenarnya bukan hal baru bagi Pemprov DKI.
“Tetapi yang jelas bahwa Pemerintah DKI Jakarta pasti akan melakukan efisiensi terhadap itu. Jadi WFA buat Pemerintah DKI bukan hal yang baru,” katanya.
Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRBB) menyatakan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) diperbolehkan untuk bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere pada 29-31 Desember 2025 dan dilanjutkan dengan hari libur akhir pekan.
Kebijakan ini untuk mendukung aktivitas ekonomi selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
