Mengutip laman Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Minggu, 21 Desember 2025, dukungan tersebut disampaikan dalam forum konsultatif Indonesia-PBB yang digelar oleh Kemlu bersama Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta.
PBB juga menyampaikan bahwa jaringan kerja mereka telah menjangkau 189 distrik di Indonesia dengan lebih dari 200 staf daerah. Secara khusus di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, PBB telah hadir di 29 distrik dengan lebih dari 40 staf.
“PBB siap untuk mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia termasuk untuk upaya pemulihan bencana di tiga provinsi terdampak melalui 14 program PBB yang berfokus kepada community resilience,” bunyi laporan Kemlu RI.
Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menyampaikan apresiasi atas kerja sama PBB yang terus sejalan dengan prioritas nasional.
Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat upaya pemulihan wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pemerintah Indonesia akan mengambil semua langkah yang dibutuhkan dalam penanganan, proses pemulihan dan pembangunan kembali bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Arrmanatha.
Dalam forum tersebut, Arrmanatha menyambut baik rencana kerja PBB Indonesia tahun 2026 dengan penyesuaian untuk memperkuat elemen pengurangan risiko bencana.
“Pentingnya pemanfaatan dan penyesuaian program-program PBB di Indonesia yang sudah berjalan dan direncanakan untuk tahun 2026 agar memasukkan elemen Disaster Risk Reduction (DRR) serta dukungan upaya pemulihan di ketiga provinsi terdampak,” jelasnya.
Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan awal untuk memperkuat kerja sama penanggulangan bencana di masa depan, termasuk penyusunan Master Plan Platform Emergency Response dan pengembangan climate risk insurance untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana.
