Surabaya, CNN Indonesia —
Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Said Abdullah mengkritik keras wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang disebut-sebut ingin diubah ke mekanisme pemilihan melalui DPRD.
Menurut Said wacana pilkada tak langsung tersebut adalah hal gegabah, karena berpotensi menarik mundur demokrasi Indonesia.
“Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret [mundur],” kata Said usai gelaran Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak PDIP Jatim, di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (21/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Said, pilkada langsung merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi di Indonesia.
Oleh karena itu, ia menilai wacana pengembalian pilkada tak langsung perlu dikaji secara mendalam agar tidak mengorbankan esensi demokrasi yang lebih substantif.
“Sesungguhnya kita mau maju, demokrasi kita. Apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif,” katanya.
Menurut Said alasan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung tidak bisa dijadikan dasar tunggal untuk mengubah sistem pemilu mencari pemimpin daerah. Ia justru mempertanyakan apakah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD benar-benar lebih murah dan bebas dari persoalan serupa.
“Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam. Plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPD juga tidak high cost pertanyaanya. Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.
Ia mengingatkan, persoalan utama demokrasi bukan terletak pada sistem pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan pada kualitas pendidikan politik yang dijalankan partai kepada masyarakat.
“Problem-nya bukan itu. Seharusnya problem-nya adalah bagaimana partai politik melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua,” kata Said.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung tidak produktif dan evektif.
Cak Imin mengaku pihaknya akan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada langsung yang sudah berjalan sejak 2005 silam.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12).
Agenda tersebut dihadiri jajaran pengurus PKB dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, sejumlah kepala daerah, serta pengurus struktural PWNU Jawa Timur, termasuk Ketua PWNU Jatim Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
“Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, kita akan evaluasi,” kata Cak Imin.
Ia menegaskan, evaluasi tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut bukan hanya pandangan PKB semata, melainkan juga menjadi kesadaran bersama di kalangan partai politik lainnya.
“Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” ujarnya.
(frd/kid)
[Gambas:Video CNN]
