Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memproses ratusan perkara di sepanjang tahun 2025 ini, di mana 11 di antaranya dibongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sebanyak 118 tersangka diproses hukum dan triliunan rupiah uang negara yang dikorupsi disebut berhasil dipulihkan.
“Ada 11 penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi atau yang lazim dikenal di masyarakat (dengan) sebutan OTT yang KPK lakukan tahun ini, mengungkap praktik sistematis di sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti layanan kesehatan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat memaparkan kinerja bidang penindakan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (22/12).
Fitroh menegaskan capaian di bidang penindakan tersebut bukan sekadar angka, melainkan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat karena setiap proses hukum kasus korupsi membuka jalan bagi perbaikan sistem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Dari penindakan selama satu tahun ini, KPK menetapkan 118 tersangka, memproses ratusan perkara, dan memulihkan aset negara mencapai Rp1,53 triliun. Angka tersebut menjadi angka tertinggi di lima tahun terakhir ini,” ungkap dia.
Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa ini menambahkan KPK turut melakukan serah terima barang rampasan negara cq PT Taspen (Persero) berupa uang tunai sejumlah Rp883.038.394.268 (Rp883 miliar) yang telah ditransfer ke rekening Giro THT Taspen dan 6 unit efek atau surat berharga yang dipindahkan ke rekening efek PT Taspen.
Lebih lanjut, Fitroh mengatakan lebih dari 1.500 warga ikut serta dalam bidding lelang barang rampasan negara.
Menurut dia, capaian tersebut menjadi bukti publik ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka
“Bagi KPK, penindakan bukanlah akhir. Temuan dan pembelajaran dari penindakan jadi dasar penting untuk mendorong perbaikan sistem, tata kelola dan pengawasan agar praktik korupsi yang sama tidak kembali berulang,” tegas Fitroh.
11 OTT
CNNIndonesia.com meringkas 11 OTT yang dilakukan KPK pada tahun ini, menjerat wakil menteri, kepala daerah hingga aparat penegak hukum.
Pertama, pada Maret, KPK menangkap anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
Kedua, pada Juni, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara.
Ketiga, 7-8 Agustus 2025, OTT di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025 mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.
Keenam, 3 November 2025, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid berkaitan dengan dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp900 juta.
Kesepuluh, pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap total 10 orang dan menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Kesebelas, pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap enam orang termasuk Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU. Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Tri Taruna Fariadi, yang sempat melawan petugas KPK dan kabur akhirnya menyerahkan diri.
(ryn/dal)
[Gambas:Video CNN]
