OTT tersebut diketahui terjadi secara beruntun di wilayah Banten, Bekasi, serta Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.
“Saya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota Komisi III DPR, sangat menyesal dan sedih melihat peristiwa ini,” kata Soedeson kepada wartawan di Jakarta, Senin, 22 Desember 2025.
Meski menyayangkan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi, Soedeson tetap memberikan apresiasi kepada KPK yang dinilai telah menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional.
“Tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPK karena telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberantas korupsi,” ujar legislator Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan, kasus ini menjadi perhatian serius Komisi III DPR, terlebih saat ini pihaknya tengah menjalankan Panitia Kerja (Panja) Reformasi Penegakan Hukum yang mencakup Kejaksaan, Kepolisian, KPK, serta lembaga peradilan.
Menurutnya, rangkaian OTT terhadap jaksa harus menjadi bahan evaluasi mendalam untuk mengetahui akar persoalan yang menyebabkan pelanggaran tersebut terus berulang.
“Ini tentu akan kami telisik lebih jauh. Aturannya sudah jelas, sanksinya juga tegas. Pertanyaannya, mengapa hal seperti ini masih terjadi?” tuturnya.
Soedeson menegaskan, pendalaman tersebut penting agar DPR dapat merumuskan langkah konkret guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
“Dengan begitu, kita bisa menemukan jawabannya dan memperkecil kerusakan-kerusakan seperti ini ke depan,” pungkasnya.
