Hal tersebut disampaikan Direktur Ideologi Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini dalam Diskusi Terbatas Penguatan Lembaga Kode Etik, yang digelar DKPP di kantornya, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Desember 2025.
“Beberapa yang menjadi catatan terkait DKPP RI. Yang pertama adalah perlunya penguatan struktur DKPP RI menjadi independen dan mandiri,” ujar Nuzula.
Ia menjelaskan penguatan struktur DKPP yang independen dan mandiri adalah secara kelembagaan. Sebab, selama ini DKPP bernaung dalam kesekretariatan jenderal (Kesetjenan) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami juga turut mengusulkan Sekretariat DKPP dipimpin oleh pimpinan tinggi madya sekjen. Nah, ini usulan kami, konkret,” sambungnya.
Lebih lanjut, Nazula juga mendorong adanya kesekretariatan DKPP di daerah sebagai satuan kerja yang mendukung untuk meringankan tugas pimpinan DKPP Pusat dalam menindak tegas pelanggaran etik penyelenggara pemilu di setiap daerah.
“Jadi di dokumen resmi tadi yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden itu atas usul dari DKPP, kemudian DKPP juga memiliki sekretariat di tingkat provinsi yang dipimpin oleh kepala sekretariat,” pungkasnya.
