Pengamat Politik, Nurul Fatta, mengatakan justru hal tersebut seharusnya dimaknai sebagai gagalnya tata kelola pemerintahan, sekaligus menjadi alasan mengapresiasi kerja lembaga antirasuah.
“Bukan dijadikan pembenaran untuk mendelegitimasi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat,” katanya kepada RMOL, Selasa, 23 Desember 2025.
Menurutnya, pihak yang paling diuntungkan dari pilkada tidak langsung ini adalah, partai penguasa, terutama Gerindra. Kemudian Golkar yang sejak awal cukup getol mendorong wacana ini.
“Karena Golkar memiliki relasi politik dan ekonomi yang kuat dengan para pengusaha, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, ada PKB yang memiliki komposisi kursi DPRD cukup besar di berbagai daerah, begitu juga dengan PAN,” jelasnya.
Nurul Fatta melanjutkan, mengenai biaya politik, pilkada langsung memang mahal karena harus menyiapkan logistik, tahapan pemilu, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun mahalnya pilkada bukan disebabkan oleh rakyat yang memilih secara langsung. Melainkan karena negara gagal membangun sistem penyelenggaraan yang efisien dan transparan.
Digitalisasi tahapan pemilu, pembatasan dan pengawasan ketat terhadap dana kampanye, serta penegakan hukum yang konsisten seharusnya menjadi jawaban pemerintah atas persoalan ini.
“Menghapus pilkada langsung sama saja dengan menyelesaikan masalah tata kelola dengan cara memotong hak politik warga negara,” tegasnya.
