Langkah tersebut diambil di tengah pengetatan kebijakan terhadap protes dan slogan yang dinilai berkaitan dengan isu Palestina.
Menurut laporan New Arab pada Selasa, 23 Desember 2025, pejabat New South Wales menilai istilah “intifada” bersifat “incendiary” atau memicu kebencian.
Perdana Menteri New South Wales Chris Minns juga memberi sinyal penguatan undang-undang protes, yang secara luas dipandang menyasar demonstrasi besar solidaritas untuk warga Palestina di Gaza.
Minns bahkan menyerukan pembentukan komisi kerajaan untuk menyelidiki serangan Bondi, seiring pemerintah negara bagian dan federal mengumumkan paket kebijakan yang diklaim sebagai upaya memerangi ekstremisme.
Parlemen New South Wales pun melaju dengan apa yang disebut sebagai undang-undang senjata api paling ketat di Australia, termasuk larangan menampilkan simbol yang ditetapkan sebagai teroris.
Di tingkat federal, Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan skema pembelian kembali senjata api nasional terbesar sejak tragedi Port Arthur 1996.
Kebijakan itu disertai pengetatan pemeriksaan latar belakang, larangan kepemilikan senjata oleh non-warga negara, serta pembatasan jenis senjata yang legal.
Namun, sejumlah kalangan memperingatkan respons politik tersebut berpotensi melampaui penanganan kekerasan senjata dan menyamakan serangan Bondi dengan gerakan pro-Palestina.
Penulis dan jurnalis Australia Katerina Cosgrove menilai duka atas tragedi itu dimanfaatkan untuk menekan kebebasan berekspresi.
“Komentator dan politisi beritikad buruk mempersenjatai tragedi ini, mengeksploitasi situasi dan mengaitkan gerakan pro-Palestina dengan penembakan di Bondi,” tulis Cosgrove.
Cosgrove menegaskan aksi pro-Palestina di Australia selama ini berlangsung damai dan diikuti berbagai lapisan masyarakat. Ia memperingatkan bahwa pelabelan kolektif justru berisiko memicu Islamofobia dan memperdalam perpecahan sosial.
