Para pelaku usaha justru memilih untuk mendiamkannya. Dana jumbo yang disebut sebagai undisbursed loan ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor riil sedang melakukan aksi ‘tutup keran’ terhadap pinjaman baru.
Lalu, mengapa sektor riil enggan menarik pinjaman meski plafon sudah di tangan?
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M Juhro, mengungkapkan tingginya kredit yang belum dicairkan tak lepas dari sikap pelaku usaha yang masih berhati-hati. Dari sisi permintaan, debitur cenderung menahan ekspansi dan mengambil posisi wait and see.
Saat ini, fokus utama pelaku usaha adalah efisiensi ekstrem. Dibandingkan harus memikul beban bunga kredit yang dirasa masih mencekik, para pengusaha lebih memilih untuk memutar dana internal perusahaan atau mencari sumber pendanaan alternatif yang lebih murah.
Bagi mereka, menggunakan modal sendiri jauh lebih aman untuk menjaga kesehatan arus kas ketimbang terjebak dalam kewajiban cicilan dengan suku bunga yang belum turun signifikan.
Faktor lainnya adalah kesenjangan suku bunga. Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia sebenarnya telah agresif memangkas suku bunga acuan sebanyak 125 basis poin (bps). Seiring dengan itu, transmisi penurunan BI Rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, terutama pada suku bunga dana. Suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 67 bps dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,14 persen pada November 2025.
Namun, penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Sementara bunga deposito merosot tajam memberikan keuntungan bagi bank, bunga kredit hanya turun tipis, bahkan belum menyentuh angka 1 persen penurunannya. Kondisi ini menciptakan persepsi di mata debitur bahwa biaya modal dari perbankan masih terlalu mahal dan tidak sebanding dengan risiko ekspansi saat ini.
Bank Indonesia sendiri menyadari bahwa masalahnya bukan lagi pada ketersediaan uang di bank, melainkan pada kepercayaan diri para peminjam.
Kini, otoritas moneter tengah berupaya keras membangun kembali keyakinan sektor riil melalui koordinasi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Tujuannya jelas: meyakinkan para pelaku usaha bahwa ekonomi cukup stabil untuk kembali berekspansi, sehingga dana triliunan rupiah yang menganggur di bank tersebut bisa segera mengalir dan menggerakkan roda ekonomi nasional.
