Hal itu disampaikan pakar komunikasi sekaligus founder dan CEO Media Buffet, Bima Marzuki saat ditemui RMOL di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Desember 2025.
Menurut Bima, gaya komunikasi pemerintah yang brutal justru menimbulkan gejolak di publik dan media sosial.
“Nah, saya rasa karena komunikasi pemerintah ini sudah sebelum bencana jelek ketika bencana tambah buruk lagi. Itu menciptakan gejolak di banyak orang,” kata Bima.
“Menurut saya, (gaya komunikasi pemerintah) sudah dalam level brutal. Brutal itu bukan lagi nggak bagus, (tapi juga) tanpa arah, tanpa panduan, asal keluar dan menimbulkan persepsi yang persepsi yang jelek, mengikis trust dan menimbulkan kemarahan yang luar biasa,” tambahnya.
Lanjut dia, jika gaya komunikasi seperti itu terus dilakukan maka bakal menimbulkan efek hilangnya trust publik ke pemerintah.
“Trust-nya publik, trust pengusaha, trust-nya pemerintah luar negeri itu akan semakin terkikis ke pemerintah. Jadi makanya saya coba, mungkin kalau pemerintah nanti mau mendengar ya, saya coba bikin framework yang nanti sama mereka bisa dihasilkan kalau mau dipake, tapi paling nggak ada panduan,” jelasnya.
“Ini framework saya susun mungkin dimulai dengan empati sebenarnya. Jadi ada 6 komponen. Dan frameworknya, yaitu empati, aktual, urgensi, presensi, solusi, dan terkoordinasi,” imbuh Bima.
Ia pun menghendaki agar framework ini digunakan pemerintah dalam komunikasi publik, khususnya di massa bencana dan pascabencana.
Teranyar, pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengenai pemberitaan media tentang bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera menuai banyak sorotan publik.
Jenderal Maruli menegaskan jika ada kekurangan, diinformasikan langsung saja ke pemerintah maupun aparat, bukan diekspos kepada publik.
“Jadi saya juga pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan media supaya mengekspos bagaimana kami bekerja. Ya, semua bekerja begini. Kalau ada hal kekurangan pasti banyak kekurangan ya. Tolong informasikan kami kekurangan itu. Jangan diekspos lewat media,” kata Maruli, dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 19 Desember 2025.
Sementara itu, Seskab Teddy Indra Wijaya dalam konferensi pers yang sama juga meminta agar media memberitakan hal positif saja.
“Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerja sama, kekompakan, energi positif,” tandas Teddy.
Sebelumnya komunikasi publik terkait bencana dari Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq juga dianggap banyak menimbulkan masalah.
