Jakarta, CNN Indonesia —
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih melalui DPRD.
Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan PDIP menolak wacana ini karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan ada putusan MK yang mendukung pemilihan secara langsung.
“Tapi secara prinsip bahwa Undang-Undang Dasar kita sudah mengatakan Pasal 18 dipilih secara demokratis dan ada putusan MK yang dimaksud dengan demokratis adalah pemilihan secara langsung, itu aturan yang harus kita jaga bersama-sama,” kata Guntur pada acara Inside Politics CNN Indonesia, Selasa (23/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, permasalahan pilkada bukan politik uang atau money politic, melainkan soal lemahnya penegakan hukum.
“Emang ketika dipilih DPRD enggak ada money politic? Ya kan? Masalahnya kan money politic itu hanya terjadi misalnya dalam lingkaran DPRD itu sendiri, kalau langsung ya mungkin melibatkan lebih banyak. Tapi artinya money politic itu tetap akan ada. Artinya apa? Isunya adalah soal penegakan hukum,” ujarnya.
Guntur mengungkap permasalahan besarnya biaya politik karena para penyelenggara dan juga aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dan justru terlibat dalam pelanggaran dalam pilkada itu sendiri.
“Kemudian aparat yang juga harusnya dia mengawasi tindak pidana dalam Pemilu tidak melakukan tugasnya, malah dalam beberapa kasus terlibat dalam pelanggaran itu sendiri,” ujarnya.
“Seperti dikatakan tadi, apa istilahnya nyogok Bawaslu, nyogok KPU, nyogok saksi, nyogok PPS, nyogok dan sebagainya. Itu kan biaya yang paling tinggi,” sambung Guntur.
Soal menekan biaya politik, Guntur mencontohkan partainya sendiri, PDIP yang menurut penjelasannya sangat ketat soal mahar politik. Walaupun ia juga mengajarkan adanya biaya kampanye.
“Soal biaya politik, PDI Perjuangan benar-benar ketat bahwa tidak ada yang namanya mahar-mahar politik. Kalau biaya gotong royong untuk kampanye, untuk saksi, itu hal yang wajar. Karena itu terkait dengan misalnya soal kampanye, kemudian saksi,” ungkapnya.
Kemudian terkait biaya politik yang tinggi, PDIP memberikan rekomendasi kepala daerah diambil dari kader potensial partai, tidak ada pembicaraan soal mahar politik.
“Makanya di PDI Perjuangan itu adalah ada tradisi untuk memberikan rekomendasi yang paling utama adalah kepada kader. Bukan untuk kader yang lain. Artinya apa? Ini apresiasi kepada kader yang potensial untuk maju. Dan itu tidak bicara soal mahar politik,” katanya.
Sebelumnya, ada rekomendasi dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar untuk mendorong Pilkada tak langsung atau via DPRD dan koalisi permanen.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan rekomendasi itu disampaikan dengan catatan tetap menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Bahlil di Rapimnas Golkar itu.
(fam/isn)
[Gambas:Video CNN]
