Terkait itu, pakar komunikasi sekaligus Founder dan CEO Media Buffet, Bima Marzuki menawarkan enam framework untuk memperbaiki gaya komunikasi pemerintah soal bencana.
Keenam framework itu yakni empati, aktual, urgensi, presensi, solusi, dan terkoordinasi.
“Empati, artinya begini, pemerintah mesti paham ketika kita ngomong, ketika kita ngelakuin sesuatu dalam periode bencana, itu pokoknya harus dengan empati. Apapun yang dia omongin harus dengan empati,” kata Bima saat ditemui di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Desember 2025.
Lanjut dia, pernyataan maaf dari pemerintah sangat terbatas. Bima menyebut berdasarkan pantauannya baru Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan permintaan maaf ke publik dua hari lalu.
“Empati itu dengan pemilihan kata, dengan gestur, bukan seakan-akan nantang atau meremehkan,” jelasnya.
Komponen kedua yakni aktual. Bima menyatakan bahwa aktual maksudnya adalah dalam kondisi bencana, selalu ada dinamika dan perubahan di lapangan.
“Baik itu perubahan lebih baik, apapun lebih buruk. Jadi pemerintah dalam hal ini aktual, pemerintah pasti paham bahwa sebelum informasinya diambil sama orang lain, maka dia harus lebih dulu menginformasikan secara aktual. Kan itu permasalahannya,” tutur Bima.
Berikutnya komponen yang ketiga adalah urgensi. Ia menyebut urgensi merupakan skala prioritas yang harus dilakukan.
Ketika ada seorang presiden, ini kan seorang ayah. Ayah dari anak-anak (penduduk). Ketika ada anaknya sekian ribu rumahnya hancur, lalu dia datang ke acara ulang tahun partai. Maka pemerintahnya dianggap kok tidak bisa menempatkan prioritas, mana yang urgent, mana yang nggak,” tegasnya.
Bima juga menyebut seharusnya para ketua partai memahami ketika membuat acara maka harus siap tidak dihadiri presiden, mengingat skalanya lebih diperlukan di daerah bencana.
Komponen keempat yakni presensi yang dikaitkan dengan kehadiran negara baik secara fisik maupun informasi.
“Nah, jadi kehadiran itu penting sebenarnya. Selain kehadiran fisik, juga kehadiran secara informasi. Jadi bagaimana pemerintah mengisi informasi,” jelasnya lagi.
Komponen berikutnya yang kelima yakni solusi. Sambung Bima, solusi yang dilakukan pemerintah harus bisa terinformasikan dengan jelas agar para korban bencana menjadi nyaman dan tenang.
Komponen terakhir ialah terkoordinasi. Bima menyebutkan aspek ini sangat penting dalam komunikasi publik agar tidak terkesan brutal dan asal keluar.
“Artinya, ketika masa bencana ini harus ada peran komando komunikasinya. Komando komunikasi dan komando action dari penanggung bencana. Leadernya siapa, itu harus jelas. Nah, sekarang ini seperti tidak terkoordinasi, baik dalam hal action-nya ataupun dalam hal komunikasi,” pungkas Bima.
