Pernyataan itu disampaikan Rasminto dalam diskusi Green Diplomacy Network bertajuk “Quo Vadis Konstitusi dan Krisis Ekologis: Belajar dari Bencana Hidrometeorologi Sumatera” di Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025.
Menurut Rasminto, dalam banyak kasus bencana alam, termasuk banjir besar dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera, ruang publik sering berubah menjadi arena adu framing. Ia menilai situasi itu berbahaya bila membuat diskusi bergeser dari analisis berbasis data menjadi pertarungan opini.
“Perang narasi yang membonceng isu bencana perlu disikapi lebih bijak, supaya tidak mereduksi substansi dari upaya serius penanggulangan bencana dan pembenahan akar masalahnya,” ujar Rasminto.
Ia menjelaskan, bencana tidak bisa dipahami sebagai kejadian tunggal yang berdiri sendiri. Dalam konteks bencana hidrometeorologi, misalnya, ada rangkaian faktor yang harus dibaca secara utuh, dari kondisi wilayah hulu, masalah daerah aliran sungai (DAS), perubahan tutupan lahan, tata ruang, hingga kualitas penegakan hukum.
“Ketika diskursus publik terlanjur didominasi disinformasi atau framing selektif, langkah-langkah kebijakan yang seharusnya didorong justru terpinggirkan. Padahal, publik perlu mendapatkan penjelasan yang jernih tentang apa pemicu bencana, apa indikator kerentanan di lapangan, dan langkah apa yang paling rasional untuk mencegah bencana berulang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak perang narasi terhadap kerja-kerja lapangan. Menurutnya, situasi saling menyalahkan dan delegitimasi dapat mengganggu koordinasi penanganan darurat, memperlemah dukungan pada pemulihan, bahkan mengaburkan prioritas untuk memastikan bantuan cepat sampai dan risiko susulan dapat ditekan.
“Komunikasi publik terkait bencana perlu dikelola dengan disiplin informasi, setidaknya ada tiga hal yang perlu dijaga bersama, yakni keterbukaan data da? informasi, komunikasi risiko yang jelas, dan literasi publik untuk membedakan informasi faktual atau sekedar propaganda yang mendelegitimasi peran negara dan relawan di lapangan,” urainya.
Lanjut dia, kalau diskusinya sehat, fokusnya akan kembali ke hal yang penting, bagaimana evaluasi risiko, perbaikan tata kelola lingkungan, penguatan mitigasi, dan penegakan hukum.
“Fokus kita pada solusi, bukan pada adu serang yang tidak menyelesaikan masalah,” katanya.
Rasminto menegaskan, pembenahan akar masalah harus berjalan beriringan dengan penanganan darurat. Ia menilai langkah pencegahan tidak cukup hanya respons sesaat, melainkan perlu koreksi kebijakan yang konsisten, mulai dari evaluasi perizinan di wilayah rawan, pemulihan ekosistem DAS, hingga penguatan pengawasan tata ruang.
“Bencana merupakan ujian tata kelola. Kalau yang menang perang narasi, kita akan sibuk berdebat. Tapi kalau yang menang data dan akal sehat, kita punya peluang mencegah bencana berulang,” pungkasnya.
