Prabowo menjelaskan, dana Rp6,6 triliun tersebut berasal dari hasil penagihan denda administratif terhadap 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang sebesar Rp2,3 triliun, serta penindakan kasus korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan impor gula senilai Rp4,2 triliun.
Menurut Prabowo, nilai tersebut bukan angka kecil dan akan jauh lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya korban banjir dan longsor di wilayah Sumatera yang membutuhkan hunian tetap (huntap)
Dikatakan Kepala Negara, dengan uang Rp6,6 triliun, pemerintah bisa membangun hingga 100 ribu huntap, bahkan bisa merenovasi hingga 6 ribu sekolah.
“Rp6 triliun saja dapat digunakan untuk memperbaiki 6 ribu sekolah atau membangun 100 ribu rumah hunian tetap. Sementara kebutuhan akibat bencana mendekati 200 ribu unit,” kata Prabowo dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.
Prabowo menegaskan bahwa sejak dilantik pada 20 Oktober tahun lalu, dirinya berkomitmen kuat untuk memerangi korupsi dan menutup setiap kebocoran yang merugikan keuangan negara.
Ia mengibaratkan negara sebagai tubuh manusia, sementara kekayaan negara adalah darah yang mengalir di dalamnya.
“Jika setiap hari bocor karena korupsi, penyelundupan, laporan palsu, dan suap, maka negara akan runtuh. Saya dipilih dan dilantik oleh rakyat Indonesia, dan saya siap mengorbankan segalanya demi rakyat Indonesia. Bagi saya, itu adalah kehormatan,” tegas Prabowo.
