Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai perbedaan sikap antarpartai bukan didorong oleh idealisme demokrasi, melainkan kalkulasi untung-rugi politik semata.
Menurut Arifki, pilkada langsung memberi legitimasi kuat karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Namun di sisi lain, sistem ini dibebani biaya politik tinggi dan rawan praktik politik uang.
“Partai yang mendukung pilkada langsung tampak masih melihat nilai elektoral dari hubungan langsung dengan pemilih. Di sisi lain, partai yang menolak membaca mahalnya pilkada sebagai beban sistemik yang tak pernah benar-benar diselesaikan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, 25 Desember 2025.
Arifki menyebut pilkada lewat DPRD kerap diklaim sebagai solusi efisiensi anggaran. Namun, kata dia, mekanisme itu justru memindahkan risiko transaksi politik ke ruang yang lebih sempit dan tertutup.
“Yang terjadi bukan penghapusan biaya politik, melainkan konsentrasinya. Dari biaya kampanye massal ke lobi elite. Dari keramaian pemilih ke ruang-ruang tertutup DPRD,” ujarnya.
Ia mengingatkan, perdebatan mekanisme pilkada akan menyesatkan jika tidak dibarengi pembenahan tata kelola pemilu.
Masalah utama demokrasi elektoral Indonesia, menurutnya, terletak pada lemahnya penegakan hukum dan minimnya pencegahan politik uang.
“Selama pelanggaran pemilu jarang berujung sanksi tegas, sistem apa pun akan bocor. Mengganti pilkada langsung ke DPRD tanpa membenahi penegakan hukum hanya mengubah bentuk masalah, bukan isinya,” pungkasnya.
