Menurut Rudianto, pengembalian tersebut menjadi capaian penting karena berasal dari penagihan denda administratif sektor kehutanan serta penyelamatan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.
Legislator Nasdem itu sekaligus mengkritisi pola penanganan perkara korupsi yang selama ini dinilainya terlalu menitikberatkan pada hukuman badan dan aspek simbolik, seperti memamerkan tersangka di hadapan publik.
“Saya secara pribadi lebih mengapresiasi uang yang dipamerkan ketimbang orang yang dipamerkan. Selama ini orang dipamerkan pakai baju atau rompi tahanan, tapi ternyata tidak ada efek jera. Korupsi tidak selesai-selesai,” ujar Rudianto kepada wartawan, Sabtu, 27 Desember 2025.
Ia berpandangan, menampilkan hasil pemulihan aset merupakan pendekatan baru yang lebih elegan dan substansial dalam penegakan hukum. Langkah tersebut menunjukkan pergeseran fokus pemberantasan korupsi ke arah penyelamatan dan pemulihan keuangan negara.
“Kasus korupsi tidak semata-mata soal penghukuman badan. Yang paling utama adalah bagaimana uang negara bisa kembali. Saya berpikir positif, ini cara baru dalam penanganan korupsi dan pemulihan kerugian negara yang jauh lebih bermakna,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan ilustrasi konkret mengenai pemanfaatan dana Rp6,62 triliun tersebut. Selain pembangunan hunian tetap, dana tersebut diklaim cukup untuk merenovasi sekitar 6.000 gedung sekolah di seluruh Indonesia.
Berdasarkan laporan menteri terkait di lokasi, kebutuhan hunian tetap untuk korban bencana banjir dan longsor di Tanah Air mencapai hampir 200 ribu unit. Prabowo pun menyayangkan sikap korporasi yang mengabaikan kewajiban administratifnya.
“Dengan ini saja, 100.000 (rumah) sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 20 ini berapa? 20 perusahaan ini ya, ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita,” kata Prabowo.
