Kondisi serupa terjadi di Pulau Sumatera, di mana sisa hutan akibat deforestasi tersapu oleh banjir bandang. Dampaknya, area tersebut kini menjadi terbuka tanpa adanya penahan air alami, yang berisiko memperparah bencana di masa depan.
Mencermati fenomena ini, Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute, Y. Paonganan, memberikan sejumlah rekomendasi strategis.
Pertama, pemanfaatan teknologi untuk membangun struktur penahan air atau “pohon buatan” di area terdampak banjir bandang yang telah gundul.
“Langkah ini bisa dilakukan dengan membangun turap atau tanggul, tentunya berkolaborasi dengan ahli teknik sipil pengairan,untuk mengarahkan aliran air ke satu jalur sungai menuju hilir. Struktur ini berfungsi sebagai penahan air sementara selama 20-30 tahun, hingga pohon asli hasil reboisasi tumbuh besar dan berfungsi optimal,” jelas Paonganan dalam keterangannya, Sabtu 27 Desember 2025.
Kedua, melakukan reboisasi secara masif. Program penghijauan kembali ini tidak hanya diprioritaskan untuk Sumatera, tetapi juga seluruh wilayah Indonesia yang hutan kondisinya kritis dan berpotensi memicu bencana serupa.
Ketiga, Paonganan menekankan bahwa rehabilitasi infrastruktur dan permukiman sebaiknya baru dilaksanakan setelah langkah mitigasi pertama dan kedua telah terjamin keamanannya.
Terakhir, relokasi dan penataan ulang (redesign) wilayah. Daerah yang dianggap sangat rawan dan tidak layak lagi sebagai tempat tinggal harus dikosongkan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa di kemudian hari.
