Dramanya sangat pendek, polisi sangat gerak cepat. Berbeda dengan kasus ijazah yang lain.
Pulau Belitung pagi itu terasa seperti adegan pembuka film Laskar Pelangi versi politik. Matahari menyinari pantai granit, ombak bergulung tenang, tapi di daratan, badai administratif sedang menghantam Wakil Gubernurnya.
Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, berdiri bak mercusuar di Tanjung Kelayang. Tinggi, tegak, tapi memberi sinyal bahwa kapal yang karam itu bukan miliknya.
“Ini urusan pribadi,” katanya. Pribadi. Sebuah kata yang diucapkan seringan pasir putih Belitung, padahal bobotnya sekeras batu granit.
Publik pun tertegun. Lah, bukankah Hidayat dan Hellyana dulu berlayar dengan perahu yang sama, diikat tali politik yang sama, berfoto dengan senyum yang sama, dan dilantik dengan sumpah yang sama?
Tapi sang gubernur memilih posisi aman, seperti nelayan yang tiba-tiba mengaku cuma numpang duduk di perahu saat badai datang.
Jangan dikaitkan, katanya. Ini ranah hukum. Selesai. Bahkan ia menambahkan jurus pamungkas, saat maju sebagai calon wagub, Hellyana pakai ijazah SMA. Bukan ijazah sarjana yang sekarang dipersoalkan.
Logika ini disajikan seperti mie Belitung, gurih di awal, tapi bikin mikir di akhir.
Masalahnya, badai ini tidak muncul dari langit biru. Ia datang dari laporan seorang mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Ahmad Sidik, yang tampaknya bosan melihat batu granit keadilan hanya jadi hiasan pantai.
Pada 21 Juli 2025, ia melangkah ke Bareskrim Mabes Polri dengan membawa bukti awal, tangkapan layar PDDIKTI, fotokopi ijazah Sarjana Hukum Universitas Azzahra, dan surat edaran Pemprov Babel yang ditandatangani Hellyana lengkap dengan gelar “SH”. Gelar kecil, tapi dampaknya seperti ombak musim angin timur.
Cerita makin epik saat diketahui Universitas Azzahra, kampus asal ijazah itu, sudah ditutup pemerintah lewat SK Kemendikbudristek Nomor 370/E/O/2024.
Kampusnya tutup, tapi ijazahnya masih jalan. Seperti mercusuar mati yang masih dipakai kapal sebagai penunjuk arah. Absurd, tapi nyata.
Lalu datanglah klimaks ala film layar lebar. Surat penetapan tersangka tertanggal 17 Desember 2025 beredar, lengkap dengan nomor panjang yang terdengar seperti mantra hukum.
Hellyana dijerat pasal berlapis, pemalsuan surat, pemalsuan akta autentik, hingga penggunaan gelar akademik yang diduga tak sah.
Pasalnya berderet seperti batu-batu granit di Pantai Tanjung Tinggi, besar, keras, dan sulit dielakkan.
Bareskrim membenarkan. Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengucapkan kalimat singkat tapi menghentak, “Iya benar.”
Namun drama belum selesai. Di warung kopi Manggar sampai sudut-sudut Pangkalpinang, muncul pertanyaan yang lebih tajam dari duri ikan, kenapa cuma wagub?
Bukankah proses pencalonan melewati partai politik dan KPUD dengan verifikasi berlapis-lapis, katanya seketat jaring nelayan Belitung? Kalau semua itu berjalan, bagaimana ijazah bermasalah bisa lolos sampai panggung kekuasaan? Kalau hulunya bocor, kenapa hilirnya saja yang disalahkan?
Ada pula bisik-bisik yang lebih pahit dari kopi hitam: mungkin Hellyana mudah ditersangkakan karena tak punya beking kuat. Dalam politik kita, hukum kadang seperti perahu wisata, kuat menampung yang berduit, tapi mudah oleng kalau penumpangnya sendirian.
Hidayat berharap Hellyana menyelesaikan kasus ini dengan baik di Mabes Polri. Kalimat yang terdengar manis, tapi dinginnya seperti angin laut malam hari.
Pulau Belitung pun kembali jadi saksi, satu kapal karam, banyak yang berpura-pura tidak ikut berlayar. Granit tetap diam, tapi rakyat mencatat.
Batu granit tepi pantai
Ombak tenang pagi hari
Satu jabatan mulai tercecai
Tegak goyang dihadapi sendiri
Laskar pelangi pandang langit
Kopi Manggar pahit legit
Saksi pelangi pandang sulit
Nyali longgar semakin terhimpit
Mercusuar tegak malam sepi
Perahu karam laut bertepi
Kekuasaan tegak hukum menjadi
Tersangka karam aturan sunyi.
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
